Pasardana.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bingung
terkait perihal pengalihan (akuisisi) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ke
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum juga terlaksana.
Padahal, menurut Menkeu, para petinggi BPI Danantara telah sepakat terkait
pengambilalihan tersebut.
Kata Menkeu, status BPI Danantara dinilainya sudah menjadi entitas privat.
Namun pada kenyataannya, pengambilalihan PNM yang menjadi Special Mission
Vehicle (SMV) langsung di bawah Kemenkeu ini masih berjalan lambat.
"Ini masih didiskusikan. Kalau di sana, di atas katanya sudah setuju. Di
bawahnya saya enggak tahu, masih belum. Sepertinya di sana juga kayak
birokrasi kan BUMN, memang lambat. Iya iya, tapi enggak," katanya di Kantor
Kemenkeu, Jakarta, dikutip Senin (30/3).
Ditambahkan, "Saya enggak ngerti sih, ya mixed. Ada yang bilang iya, ada
yang bosnya bilang iya tapi enggak dijalanin. Kan itu namanya mixed. Itu ya
birokrat begitu lah. Jadi lupa, mereka sudah private entity. "
Bendahara Negara pun menjelaskan alasan PNM mau diambilalih Kemenkeu.
Kata Purbaya, jika sudah resmi, dirinya bisa memantau kinerja penyaluran
Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Nanti suatu saat KUR akan lewat situ. Daripada saya pusing-pusing memeriksa
bank lain gimana kerjanya. Kalau di bawah saya, saya bisa pecat. Kalau enggak
dijalanin kita pecat langsung. Saya ngasih uang bunga subsidi Rp 40 triliun
setiap tahun, hilang. Kalau saya kasih di situ bergulir, lima tahun sudah
punya Rp 200 triliun, sudah bank gede dia," tegasnya.
Sebelumnya, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata
Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, memastikan belum ada rencana PT
Permodanal Nasional Madani (PNM) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurut Rosan, rencana Menkeu Purbaya, mau mengambil PNM masih hanya omon-omon
belaka.
Rosan menyebut, tidak menutup kemungkinan bahwa memang PNM bisa di bawah
Kementerian lain.
Akan tetapi, dia akan melihat dulu penawaran yang ditodongkan oleh Danantara
sebagai pemegang saham BUMN-BUMN.
Selain itu, Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi ini mengingatkan,
bahwa perubahan kepemilikan BUMN harus melalui prosedur.
Apalagi, PNM merupakan anak usaha dari BRI yang notabene perusahaan terbuka.
