Pemerintah Siapkan Rp55 Triliun Buat THR ASN TNI-Polri, Cair Awal Ramadan

Pasardana.id - Aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik itu prajurit TNI dan anggota Polri akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini yang menurut rencana akan disalurkan pada awal Ramadan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang berlangsung di Wisma Danantara, mengatakan bahwa anggaran untuk THR ASN/PNS diperkirakan mencapai Rp55 triliun.

“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi saya tidak tau tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa disalurkan,” ucap Menkeu Purbaya, seperti dilansir Antara.

Tak hanya itu, Menkeu juga menginformasikan proyeksi belanja pemerintah untuk kuartal I 2026 diprediksi mencapai Rp809 triliun, di mana belanja untuk THR ASN, TNI, dan Polri termasuk dalam anggaran tersebut.

Lebh rinci, dirinya menjelaskan, pemerintah juga telah menyiapkan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera sebesar Rp6 triliun, serta paket stimulus senilai Rp13 triliun.

Menkeu juga menjelaskan, bahwa belanja pemerintah pada kuartal I 2026 akan dilaksanakan tepat waktu untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ia memperkirakan, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat pada tahun 2025 akan terus berlanjut hingga tahun 2026, dengan prediksi pertumbuhan di triwulan pertama berkisar antara 5,5 persen hingga 6 persen.

"Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 persen sampai 6 persen," tuturnya.

Target pertumbuhan ini dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa, dan jika berhasil, Indonesia akan keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga yang diprediksi akan semakin kuat pada triwulan I tahun 2026.

Hal ini terutama didorong oleh momentum liburan dan cuti bersama yang bertepatan dengan perayaan Imlek dan Idul Fitri, serta penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA).

Di sisi penawaran dan investasi, akselerasi dilakukan melalui pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang direncanakan sebanyak 30 ribu unit dengan total nilai mencapai Rp90 triliun.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun 190 ribu unit rumah, baik itu rumah komersial, rumah subsidi, maupun bantuan renovasi (BSPS/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dengan total anggaran sebesar Rp20 triliun.