Pasardana.id - Aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil
(PNS), baik itu prajurit TNI dan anggota Polri akan mendapatkan Tunjangan Hari
Raya (THR) tahun ini yang menurut rencana akan disalurkan pada awal Ramadan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Indonesia Economic Outlook
2026 yang berlangsung di Wisma Danantara, mengatakan bahwa anggaran untuk THR
ASN/PNS diperkirakan mencapai Rp55 triliun.
Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi saya tidak tau tanggal pastinya,
yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa disalurkan, ucap Menkeu
Purbaya, seperti dilansir Antara.
Tak hanya itu, Menkeu juga menginformasikan proyeksi belanja pemerintah untuk
kuartal I 2026 diprediksi mencapai Rp809 triliun, di mana belanja untuk THR
ASN, TNI, dan Polri termasuk dalam anggaran tersebut.
Lebh rinci, dirinya menjelaskan, pemerintah juga telah menyiapkan percepatan
program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, anggaran rehabilitasi
dan rekonstruksi bencana di Sumatera sebesar Rp6 triliun, serta paket stimulus
senilai Rp13 triliun.
Menkeu juga menjelaskan, bahwa belanja pemerintah pada kuartal I 2026 akan
dilaksanakan tepat waktu untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan.
Ia memperkirakan, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat pada tahun
2025 akan terus berlanjut hingga tahun 2026, dengan prediksi pertumbuhan di
triwulan pertama berkisar antara 5,5 persen hingga 6 persen.
"Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 persen
sampai 6 persen," tuturnya.
Target pertumbuhan ini dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa, dan jika
berhasil, Indonesia akan keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen.
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga yang
diprediksi akan semakin kuat pada triwulan I tahun 2026.
Hal ini terutama didorong oleh momentum liburan dan cuti bersama yang
bertepatan dengan perayaan Imlek dan Idul Fitri, serta penerapan kebijakan
Work From Anywhere (WFA).
Di sisi penawaran dan investasi, akselerasi dilakukan melalui pembangunan
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang direncanakan sebanyak 30 ribu unit
dengan total nilai mencapai Rp90 triliun.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun 190 ribu unit rumah, baik itu rumah
komersial, rumah subsidi, maupun bantuan renovasi (BSPS/Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya) dengan total anggaran sebesar Rp20 triliun.
