Pasardana.id - Pemerintah telah menetapkan kebijakan Work From Anywhere
(WFA) atau atau Flexible Working Arrangement selama periode libur Hari Raya
Nyepi dan Lebaran 2026.
Selain bertujuan untuk mengurai kemacetan arus mudik dan balik pada momen
tersebut, kebijakan WFA ini juga termasuk dalam paket stimulus ekonomi yang
bertujuan untuk mendorong mobilitas dan daya beli masyarakat.
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut
akan berlangsung selama lima hari dan berlaku untuk seluruh pekerja, baik
Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun karyawan swasta.
Pemerintah menerapkan skema kerja Work From Anywhere bukan libur ya, ini
clear Work From Anywhere atau Flexible Working Arrangement itu tanggalnya
16, 17, 25, 26, 27 Maret, itu 5 hari, kata Airlangga dalam konferensi pers
Stimulus Ekonomi HBKN Idul Fitri 2026 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa
(10/2).
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan, telah
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2026 tentang pelaksanaan WFA di
kalangan ASN.
Kami berharap para instansi pemerintah tetap melaksanakan pelayanan publik
yang bersifat esensial, berdampak langsung kepada masyarakat secara optimal,
seperti layanan kesehatan, layanan transportasi, keamanan, dan layanan
strategis lainnya, meskipun berada di dalam periode libur nasional, ujar Rini.
Ia juga meminta para pimpinan instansi memantau dan mengawasi penerapan WFA
dapat berjalan secara tertib dan tetap di dalam koridor penyelenggaraan
layanan publik.
Dan para pimpinan instansi agar membagi jumlah ASN yang akan melaksanakan
tugas kedinasan baik di kantor maupun di luar kantor, yang akan melaksanakan
secara fleksibel yang akan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, tutur Rini.
Dalam pelaksanaan EFA bagi pekerja swasta, Menteri Ketenagakerjaan Yasseril
mendorong pemimpin daerah untuk mengimbau perusahaan agar melaksanakan WFA
sesuai tanggal yang ditentukan oleh pemerintah.
Hal ini dengan mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus-arus balik
para pemudik setelah melaksanakan Hari Raya, ungkap Yassierli.
Yassierli menjelaskan, pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor
tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality , pusat
perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman sektor esensial
lainnya.
Atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik. Pekerja atau
buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas
dan kewajibannya, terang Yassierli.
Ditambahkan, pelaksanaan WFA ini tidak diperhitungkan ke dalam cuti tahunan
pekerja.
Upah yang diberikan harus sesuai dengan yang diterima pekerja saat bekerja di
tempat biasanya.
Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan WFA dapat diatur
sedemikian berupa oleh perusahaan agar pekerjaan tetap produktif. Hal-hal
tersebut di atas selanjutnya akan kami sampaikan melalui surat edaran kepada
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tegasnya.
