Pasardana.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa telah
mengeluarkan aturan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108
Tahun 2025 yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.
Dalam kebijakan aturan ini, ada akses soal informasi keuangan untuk
kepentingan perpajakan.
Dimana, penyedia jasa pembayaran (PJP) dan pengelola uang elektronik atau
e-wallet kini masuk dalam skema pelaporan informasi keuangan kepada Direktorat
Jenderal Pajak Kemenkeu.
Dalam Pasal 2 PMK 108/2025, Dirjen Pajak atau DJP berwenang mendapatkan akses
informasi berupa transaksi dompet digital atau e-wallet hingga mata uang
kripto.
Di aturan itu, PJP baik bank maupun lembaga selain bank, dikategorikan sebagai
Lembaga Simpanan apabila mengelola produk uang elektronik tertentu atau mata
uang digital bank sentral.
"Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk
kepentingan perpajakan dari Lembaga Keuangan dan PJAK Pelapor CARF," tulis
beleid tersebut, dikutip Senin (5/1).
Sementara itu, Lembaga keuangan dan Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) Pelapor
Kerangka Kerja Pelaporan Aset Kripto (Crypto Assets Reporting Framework atau
CARF), juga wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan secara
otomatis berupa informasi rekening keuangan dan/atau informasi aset kripto
relevan.
Kemudian, mereka wajib memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan
berdasarkan permintaan dengan benar, lengkap dan jelas.
Peraturan ini disesuaikan dengan standar internasional Common Reporting
Standard (CRS) yang diperbarui oleh Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD).
Disebutkan pula, bahwa produk uang elektronik tertentu dan mata uang digital
bank sentral diperlakukan sebagai bagian dari rekening keuangan.
Berdasarkan aturan itu, Indonesia dijadwalkan mulai melakukan pertukaran
otomatis data e-wallet dan aset kripto dengan negara mitra pada 2027 untuk
tahun data 2026.
