Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan
Anggota Dewan Komisioner OJK NOMOR KEP-9/D.03/2026 tanggal 27 Januari 2026
tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank,
mencabut izin PT BPR Prima Master Bank yang beralamat di Jalan Jembatan Merah
15-17, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.
Melansir siaran pers OJK, Selasa (27/1) disebutkan, bahwa pencabutan izin
usaha PT BPR Prima Master Bank merupakan bagian tindakan pengawasan yang
dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga
kepercayaan masyarakat.
Selanjutnya dijelaskan, pada tanggal 20 Desember 2024, OJK telah menetapkan PT
BPR Prima Master Bank sebagai Bank dalam status pengawasan Bank Dalam
Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
(KPMM) kurang dari 12 persen, serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat
Tidak Sehat.
Selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 2025, OJK menetapkan PT BPR Prima Master
Bank dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan
bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham
PT BPR Prima Master Bank untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam
mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang
Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan
Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Prima Master Bank tidak
dapat melakukan penyehatan BPR.
Kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program
Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor
SSR.2/ADK3/2026 tanggal 21 Januari 2026 Perihal Cara Penanganan Bank Dalam
Resolusi PT BPR Prima Master Bank, LPS memutuskan untuk tidak melakukan
penyelamatan terhadap PT BPR Prima Master Bank.
Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Prima
Master Bank.
Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di
atas, melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT BPR Prima Master Bank.
Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan
melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Prima Master Bank agar tetap tenang karena
dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, tulis Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda
Sari.
