Sama Seperti BBM, Pemerintah Berencana Terapkan Beras Satu Harga

Pasardana.id – Pemerintah berencana menerapkan satu harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras di seluruh Indonesia.

Kebijakan yang sama seperti dengan kebijakan BBM Satu Harga ini, tujuannya agar harga beras di Jawa hingga Timur Indonesia dapat disamakan.

Untuk diketahui, HET beras saat ini terbagi menjadi tiga zona. Zona I: Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi.

Zona II: Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), NTT, Kalimantan.

Zona III: Maluku dan Papua.

"Kita ingin harga beras itu sama dengan yang lain, satu harga, seperti bensin. di Pulau Jawa, luar Jawa, harganya sama. Sehingga perlu ada transportasi yang ditanggung oleh pemerintah, satu harga. Nah ini kita akan usahakan di tahun 2026 ini, beras satu harga dimanapun berada. Jangan sampai misalnya Indonesia Timur membayar lebih mahal," ujar Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1).

Menteri yang biasa disapa Zulhas itu mengatakan, rencana HET satu harga ini dalam rangka meningkatkan margin dari Perum Bulog.

Selama ini, dengan HET yang berbeda-beda, keuntungan Perum Bulog hanya Rp 50 per kilogram beras.

Dengan margin yang tipis tersebut, Zulhas bilang, untuk memberikan gaji saja tidak cukup.

Ia pun mengungkapkan, bahwa telah disepakati Perum Bulog akan mendapatkan margin sebesar 7%.

"Nah oleh karena itu, tadi kami menyelesaikan agar Bulog diberi peran untuk ngambil keuntungan seperti dulu. Kalau sekarang kan bulog tidak ngambil apa-apa, hanya Rp 50 dibuat gaji aja kadang-kadang kurang, nggak cukup. Nah, dihitung-hitung antara Menteri Keuangan, dari BPKP, ketemu angka 10% diminta, tapi disetujuinya 7% nanti ngambil fee. Itu untuk, utamanya untuk menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia. Itu satu yang kami tadi rapat,” bebernya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Sudaryono menambahkan, beras satu harga ini tidak berlaku untuk beras premium.

Beras satu harga ini hanya berlaku di beras medium.

"Kalau premium kan premium. Yang betul-betul secara ketat ya itu kan kita mengacau ada beras medium. Supaya ada keadilan pangan gitu ya," katanya.