Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK
Nomor 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagai
langkah strategis memperkuat disiplin pasar, meningkatkan keterbukaan
informasi, dan memperkokoh kepercayaan publik terhadap industri perbankan.
Aturan baru ini mendorong bank menyajikan laporan keuangan dan informasi
material secara lebih transparan, akurat, terkini, dan dapat diperbandingkan
sesuai praktik terbaik internasional.
Melalui penerbitan POJK ini, OJK menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata
kelola perbankan, meningkatkan keterbukaan informasi, dan menjaga stabilitas
sistem keuangan.
Transparansi yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat daya saing perbankan
nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan
Indonesia.
POJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam POJK
Nomor 37/POJK.03/2019 yang disesuaikan dengan perkembangan standar
internasional dan dinamika hukum nasional.
Penyusunan POJK juga mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, seperti
perbankan dan asosiasi, LJK dan asosiasi di luar perbankan, investor,
akademisi, regulator dan stakeholder lainnya, rekomendasi Basel Committee on
Banking Supervision (BCBS), Islamic Financial Services Board (IFSB), serta
tindak lanjut hasil Financial Sector Assessment Program (FSAP) dan Reports
on the Observance of Standards and Codes Accounting and Auditing (ROSC A &A).
Dengan demikian, POJK ini tidak hanya mengadopsi praktik terbaik
internasional, tetapi juga memperhatikan kepentingan nasional (best fit).
Melalui POJK ini, Bank diwajibkan menyusun, mengumumkan, dan/atau menyampaikan
laporan publikasi kepada masyarakat dan kepada OJK.
Laporan dipublikasikan meliputi:
laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan;
laporan eksposur risiko dan permodalan;
laporan informasi atau fakta material;
laporan suku bunga dasar kredit, dan
laporan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang wajib
dipublikasikan (termasuk laporan keberlanjutan, laporan tata kelola
terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, laporan keuangan emiten dan/atau
perusahaan publik).
POJK ini juga memperkuat aspek integritas dan kompetensi penyusun laporan
keuangan melalui kewajiban memiliki sertifikasi Chartered Accountant (CA)
level tertentu, serta memastikan keterlibatan direksi, dewan komisaris, dan
dewan pengawas syariah dalam pengawasan.
Bagi Bank yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif
baik denda maupun non-denda.
Ketentuan ini berlaku bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, unit
usaha syariah, serta kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
POJK mulai berlaku setelah enam bulan terhitung sejak diundangkan, yaitu pada
Februari 2026.
Dengan berlakunya aturan baru ini, POJK Nomor 37/POJK.03/2019 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku, meskipun ketentuan pelaksanaannya masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini, sebut
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi
dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9).
