Pasardana.id Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi (Migas) melakukan kunjungan kerja ke provinsi Jawa Tengah (Jateng),
bertemu langsung dengan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis
(11/9).
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Eksploitasi SKK Migas, Taufan Marhaendrajana
meminta supaya sumur migas yang ada di Jateng dapat dimamfaatkan secara resmi
dan aman.
Untuk itu, pihaknya mendorong sumur tersebut segera didaftarkan ke Kementerian
ESDM.
Jadi tadi disampaikan oleh Pemda bahwa sudah diinventarisir ada 5.300 sumur
(migas) masyarakat. Oleh karena itu, kita ingin, supaya sesuai dengan Permen
(ESDM) Nomor 14 Tahun 2025, supaya segera didaftarkan, diinventarisasi sumur-
sumur tersebut ke Kementerian ESDM, ujar Taufan.
Memang, di Jateng banyak menyimpan potensi energi besar dari ribuan sumur
migas rakyat.
Bahkan dari ribuan sumur tersebut beberapa sudah diinventariskan di provinsi
tersebut.
Karena itu, Taufan meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menunjuk
pengelola sumur migas rakyat, apakah melalui badan usaha milik daerah (BUMD),
koperasi unit desa (KUD), atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Supaya segera bisa direalisasikan pengelolaannya. Karena pengelolaan ini
penting supaya operasi sumur-sumur masyarakat itu bisa lebih disesuaikan dari
sisi keselamatannya. Minimal memenuhi persyaratan minimal, ujar dia lagi.
Permintaan dari SKK Migas terhadap percepatan pemanfaatan sumur migas rakyat
ini mendapat sambutan positif dari Pemda Jateng, dalam hal ini, Gubernur
Jateng, Ahmad Luthfi.
Tadi sudah disampaikan, kita sepakat untuk segera mempercepat, mengoptimalkan
potensi-potensi migas di Jawa Tengah yang berkenaan dengan sumur BUMD, KUD,
atau UMKM, kata Taufan.
Dalam pertemuan tersebut, Taufan juga bilang optimalisasi migas ini tak hanya
bersumber dari sumur rakyat saja. Tetapi juga sumur idle dan sumur tua.
Selain itu juga, dibahas terkait peluang kerja sama dengan pihak ketiga untuk
penyediaan teknologi eksplorasi sumur migas rakyat.
Sehingga membantu daerah dalam mengembangkan potensi-potensi minyak tersebut,
ucap Taufan.
Meski begitu, ditekankan Taufan, bahwa Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak
dan Gas Bumi tidak berlaku bagi pengeboran sumur minyak rakyat baru.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menegaskan, bahwa optimalisasi
sumur migas rakyat harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia meminta SKK Migas mendampingi tim yang sudah dibentuk Pemprov Jateng.
Kita minta dikawal. Ini bagus, tidak hanya untuk pendapatan asli daerah (PAD),
tapi langsung kepada masyarakat dan mendukung swasembada energi, tukas Luthfi.
