Pasardana.id - Sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI dengan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 30 Juni 2025 di Jakarta, OJK akan
menyusun Peraturan OJK (POJK) tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan
yang akan dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR RI.
Ketentuan mengenai penguatan ekosistem asuransi kesehatan nantinya akan
berlaku secara efektif dengan diterbitkannya POJK tersebut, sehingga dapat
memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan cakupan pengaturan yang lebih
menyeluruh.
Sehubungan dengan itu, ketentuan dalam Surat Edaran OJK Nomor 7 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan (SEOJK 7/2025) yang sedianya
efektif berlaku 1 Januari 2026, ditunda dan akan diatur kembali dalam POJK
yang akan disusun itu.
Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M.
Ismail Riyadi menyebutkan, penyusunan POJK ini bertujuan untuk memastikan
penerapan tata kelola dan prinsip kehati-hatian yang lebih baik dalam
penyelenggaraan produk asuransi kesehatan.
Pada saat yang sama, POJK ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata
bagi seluruh pihak di dalam ekosistem asuransi kesehatan, mulai dari
masyarakat sebagai pemegang polis/tertanggung, perusahaan asuransi dan
fasilitas layanan kesehatan.
OJK juga akan terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan seluruh
pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem asuransi kesehatan yang adil,
transparan, dan tumbuh secara berkelanjutan, tandas M. Ismail Riyadi dalam
siaran pers OJK, Kamis (03/7).
