Pasardana.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani meminta Menteri
ESDM Bahlil Lahadalia untuk lebih giat melakukan pengeboran minyak agar
lifting nasional bisa mendekati 1 juta barel per hari (bph).
Pasalnya, pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 600 BOPD-605 BOPD.
Sementara itu, berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal (KEM-
PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2026, angka tersebut
masih jauh dari harapan.
"Di sisi lifting minyak, sangat tergantung pada berbagai langkah-langkah yang
saat ini sedang terus dilakukan oleh kementerian terkait (Kementerian ESDM),"
ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan IV
2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (1/7).
Menkeu menegaskan, kalau pemerintah berupaya mempercepat eksplorasi.
Langkah ini ditempuh berbarengan dengan perbaikan keekonomian proyek dan
pemberian insentif untuk mendorong investasi di bidang eksplorasi.
"Dari update terkini, Bapak Presiden Prabowo (Subianto) baru saja meresmikan
peningkatan lifting minyak yang memberikan kontribusi 30 ribu barel per hari
dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Bojonegoro. Ini memberikan milestone
baru agar lifting minyak nasional bisa terus ditingkatkan mendekati 900 ribu
barel, bahkan 1 juta barel, seperti yang diharapkan," beber Bendaharan Negara
ini.
Sementara itu, KEM-PPKF RAPBN 2026 menetapkan harga minyak mentah Indonesia
(ICP) di level US$60-US$80 per barel.
Sedangkan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta ada kenaikan ke
posisi US$65 per barel hingga US$85 per barel.
Wanita yang akrab disapa Ani itu, menjelaskan ada 3 faktor yang mempengaruhi
penetapan harga minyak mentah alias ICP.
Pertama, stabilitas dan situasi politik di Timur Tengah.
Kedua, kebijakan produksi OPEC.
Dan yang ketiga, adalah outlook permintaan global, terutama dari Tiongkok yang
beriringan dengan upaya seluruh dunia untuk melakukan transisi energi.
"Pemerintah menetapkan rentang asumsi ICP dengan hati-hati agar asumsi harga
minyak tidak menjadi sumber deviasi fiskal yang terlalu besar, terutama akan
sangat mempengaruhi proyeksi pendapatan negara dan belanja subsidi serta
kompensasi energi," ucapnya.
