Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan pemantauan
secara ketat untuk memastikan seluruh peneyelenggara pinjaman daring (pindar)
atau pinjaman online dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum.
Tak hanya itu, juga melakukan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan
progress action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum berupa
injeksi modal dari pemegang saham maupun investor stategis lokal ataupun asing
yang kredibel serta mendorong konsilidasi termasuk pengembalian izin usaha.
"Dalam hal terdapat penyelenggara pindar yang tidak memenuhi ketentuan, OJK
akan mengenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku,"
kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura,
LKM dan LJK Lainnya (PVML) OJK, Agusman dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Selasa (15/7).
Agusman mengungkapkan, pihaknya mencatat, saat ini terdapat 14 dari 96
penyelenggara pindar atau pinjaman online belum memenuhi kewajiban ekuitas
minimum sebesar Rp12,5 miliar.
"Dari 14 penyelenggara pindar tersebut, terdapat 5 penyelenggara pindar telah
menyampaikan surat komitmen dan action plan pemenuhan ekuitas minimum,"
ucapnya.
Juga terdapat 2 penyelenggara pindar syariah yang sudah menyampaikan action
plan untuk melakukan merger.
Sementara sisanya sebanyak 7 penyelenggara pindar lainnya saat ini sedang
proses penjajakan dengan calon investor strategis.
Sementara itu, kewajiban pemenuhan ekuitas minimum telah tercantum di dalam
Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama
Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
Pada Pasal 169 disebutkan penyelenggara wajib memiliki ekuitas minimum Rp12,5
miliar yang dapat dipenuhi secara bertahap.
Dimana pada tahap pertama, ekuitas minimum yang harus dipenuhi sebesar Rp7,5
miliar yang berlaku sejak POJK LPBBTI diundangkan.
Sedangkan tahap kedua, ekuitas minimum harus mencapai Rp12,5 miliar yang
berlaku mulai 4 Juli 2025.
Per Mei 2025, outstanding pembiayaan industri pindar tercatat tumbuh 27,93
persen year on year (yoy) dengan nominal sebesar Rp82,59 triliun.
Khusus pada pindar syariah, penyaluran pembiayaan pindar syariah per Mei 2025
terkontraksi 23,83 persen yoy menjadi Rp920 miliar.
Sedangkan piutang pembiayaan pindar konvensional sebesar Rp81,67 triliun.
Di periode yang sama, pendanaan pindar yang didanai oleh pemberi dana
(lender) luar negeri mencapai Rp13,09 triliun atau 15,85 persen dari total
pendanaan industri pindar.
Pendanaan Pindar yang didanai oleh lender luar negeri secara nominal meningkat
jika dibandingkan dengan periode Mei 2024 yang tercatat Rp11,43 triliun.
Menurut OJK, meningkatnya dana dari lender luar negeri mengindikasikan bahwa
industri pindar Indonesia masih menarik minat investor global serta
mencerminkan potensi pertumbuhan industri pindar secara keseluruhan.
