Pasardana.id - Presiden Prabowo meminta Danantara melakukan evaluasi dan
asesmen kepada BUMN yang ada di bawah Danantara.
Alhasil, terbitlah instruksi untuk menunda seluruh Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) BUMN dan aksi korporasi BUMN, kecuali BUMN yang berbentuk perusahaan
publik/terbuka (Tbk).
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani mengungkapkan, intruksi tersebut tercantum
dalam surat arahan Danantara terkait pelaksanaan RUPS dan aksi korporasi BUMN
dan anak usaha BUMN, tertanggal 5 Mei 2025.
"Itu untuk sebetulnya memastikan, ini kan Danantara sebagai pemegang saham
sekaligus melihat operasional ini secara baik dan benar dan efisien juga. Jadi
kembali lagi value creation dan Danantara memiliki target yang dicanangkan,"
ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/5).
Rosan pun menambahkan, bahwa Presiden juga meminta agar sumber daya manusia
(SDM) yang menjadi Direksi dipilih melalui sistem meritokrasi dan punya
jenjang karir yang jelas.
SDM BUMN juga mesti cinta tanah air, tidak korupsi dan melakukan hal-hal
negatif.
"Memang kita kembali lagi kalau bapak bilang itu best talent berdasarkan
meritokrasi ya, jadi yang terbaik. Kita memastikan seperti saat memilih tim
Danantara itu tim memang yang terbaik di bidangnya," tegas Rosan.
Perlu diketahui, dalam surat Danantara tersebut, Danantara menginstruksikan
menunda seluruh RUPS BUMN dan anak usaha langsung dan tidak langsung BUMN
(kecuali BUMN dan anak usaha yang berbentuk perusahaan publik) sebelum
mendapatkan kajian dan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu dari BPI Danantara
dan Holding Operasional.
Seluruh kegiatan aksi korporasi (termasuk namun tidak terbatas pada
penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, investasi, divestasi) dan kontrak
jangka panjang yang signifikan, wajib terlebih dahulu mendapatkan kajian
menyeluruh dari BPI Danantara dan Holding Operasional.
Membuat laporan secara berkala dan rutin sesuai kebutuhan korporasi kepada BPI
Danantara dan Holding Operasional.
