Pasardana.id - Pemerintah, dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo
Subianto, akan memberikan jatah 2.000 unit rumah subsidi khusus untuk
pengemudi ojek online (ojol).
Usai menggelar pertemuan dengan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (IDX:
GOTO), Patrick Walujo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
(PKP), Maruarar Sirait mengatakan, bahwa langkah ini diambil sebagai bagian
dari upaya memperbaiki kesejahteraan mitra pengemudi dan memberikan akses
kepemilikan rumah bagi mereka yang selama ini mengandalkan penghasilan harian
yang fluktuatif.
Maruarar menyampaikan, program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi
pengemudi ojek online untuk memiliki hunian yang layak dengan biaya yang
terjangkau.
"Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah subsidi. Kriteria penerima
bantuan ini mencakup mereka yang berpenghasilan kurang dari Rp7 juta per bulan
untuk pekerja lajang dan Rp8 juta untuk keluarga, dengan kriteria berbeda bagi
wilayah tertentu, seperti Papua, ungkap Maruarar di Jakarta, Selasa (8/4).
Adapun, sebanyak 2.000 unit rumah bersubsidi tersebut akan disalurkan sebanyak
1.000 unit pada pengemudi ojek roda dua dan 1.000 unit lainnya pada pengemudi
taksi online.
Maruarar mengatakan, bahwa Presiden Prabowo sendiri telah mengarahkan untuk
mempercepat distribusi rumah subsidi ini.
Pihaknya pun memastikan bahwa rumah yang dibangun memenuhi kualitas dan tepat
sasaran.
"Kami sedang berupaya memperbaharui data dari BPS untuk memastikan distribusi
rumah subsidi lebih adil dan tepat sasaran," ungkapnya.
Menurut Maruarar, meskipun permintaan sangat tinggi, pihaknya harus memulai
dari jumlah yang lebih kecil.
"Kami juga berharap, kuota bisa bertambah setelah melihat hasil pelaksanaan
tahap awal," ungkap Maruarar.
Meski demikian, dia mengungkapkan ada tantangan di balik kebijakan ini.
Salah satunya meyakinkan perbankan untuk memberikan pinjaman kepada pekerja
yang tak punya penghasilan tetap.
Di kesempatan yang sama, CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (IDX:
GOTO), Patrick Walujo menambahkan, tantangan utama dari program
ini adalah memastikan mitra pengemudi Gojek memenuhi syarat untuk mendapatkan
KPR rumah subsidi.
Sebagian besar pengemudi Gojek memiliki pendapatan yang fluktuatif, yang
membuatnya sulit untuk memenuhi kriteria penghasilan tetap yang ditetapkan
oleh bank.
Namun, melalui kerjasama dengan BTN, Gojek berharap untuk memperkenalkan skema
yang memungkinkan pembayaran angsuran dilakukan secara harian, sesuai dengan
pola pendapatan para mitra, kata Patrick.
Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar menyampaikan, dalam skema ini, cicilan
rumah bisa disesuaikan dengan penghasilan harian para ojol, bahkan dipotong
langsung dari pendapatan yang masuk melalui aplikasi.
"Misalnya angsuran per bulan sekitar Rp1,2 sampai Rp1,3 juta. Maka penghasilan
minimal pengemudi itu sekitar Rp3,5 hingga Rp4 juta," ujar Hirwandi.
Ia menyampaikan, data penghasilan ojol yang diperoleh dari aplikasi akan
menjadi acuan dalam proses pengajuan KPR.
Pemerintah juga menyiapkan skema pemotongan angsuran harian secara otomatis
agar memudahkan para penerima manfaat.
Tak hanya itu, sistem juga dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan
penurunan pendapatan.
"Jadi, selain sepertiga penghasilan, kita tambahkan besaran angsuran sekitar
10% - 20%. Ini untuk menutup saat penghasilan turun, supaya cicilan tetap
aman," terang Hirwandi.
Adapun Program KPR untuk ojol ini menggunakan skema Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR subsidi seperti biasanya.
Hingga saat ini, sebanyak 630 unit rumah telah terealisasi khusus untuk para
ojol sejak dimulai pada tahun 2018.
"Ini akan terus kita masifkan. Pak Ara menargetkan 2.000 unit," tambahnya.
Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP
Tapera), Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, sampai dengan April 2025, sekitar
53.645 unit rumah subsidi telah terdistribusi lewat skema Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR subsidi, dengan alokasi target mencapai
220.000 unit tahun ini, yang terbagi dalam 13 segmen.
Namun, dari jumlah ini, 2.000 unit yang dialokasikan untuk pengemudi ojek
online roda dua dan empat, dan sisanya untuk berbagai sektor lain, seperti
petani, tenaga medis, dan pegawai negeri, jelas Heru.
