Pasardana.id - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota
impor hanya ditujukan bagi komoditas tertentu dengan produksi domestik yang
belum mencukupi kebutuhan nasional.
Hal tersebut diungkap oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief
Prasetyo Adi, dimana pemerintah hanya akan menghapus kuota impor untuk
komoditas yang belum mencapai swasembada.
"Itu Bapak Presiden maksudnya supaya dipermudah, dibuka seluas-luasnya, jangan
hanya 1-2 perusahaan saja. Angkanya kan sudah ada di neraca komoditas, itu
yang dibuka. Jangan ditafsirkan bahwa semuanya dibuka untuk impor. Tidak
begitu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, (10/4) kemarin.
Mantan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia ini menjelaskan, bahwa
pemerintah telah menghitung kebutuhan nasional setiap komoditas.
Dengan penghapusan kuota, itu berarti tak hanya segelintir pelaku usaha yang
diperbolehkan mengimpor sesuai dengan neraca komoditas.
Arief bilang, kebijakan ini bertujuan memperluas kesempatan bagi pelaku usaha.
Dia mencontohkan, komoditas yang belum mencapai swasembada sehingga memerlukan
dukungan importasi adalah daging.
Sementara, berdasarkan data Proyeksi Neraca Pangan, komoditas daging
ruminansia seperti daging sapi dan kerbau menunjukkan masih ada defisit antara
ketersediaan stok terhadap kebutuhan konsumsi.
Stok daging ruminansia awal tahun ini yakni 65,6 ribu ton.
Ditambah proyeksi produksi sapi dan kerbau dalam negeri setahun 410,3 ribu ton
dan hasil pemotongan sapi dan kerbau bakalan 141,3 ribu ton, total
ketersediaan bahan pangan ini sebanyak 617,3 ribu ton.
Sementara proyeksi kebutuhan konsumsi setahun secara nasional di angka 766,9
ribu ton.
Selain daging ruminansia, kedelai dan bawang putih juga mengalami defisit.
Ketersediaan kedelai dari stok awal tahun dan perkiraan produksi pada 2025
berkisar 392 ribu ton.
Sedangkan kebutuhan konsumsi setahun berada di angka hingga 2,6 juta ton.
Sementara ketersediaan bawang putih totalnya 110 ribu ton.
Angka ini merupakan akumulasi dari stok awal tahun 87 ribu ton dan perkiraan
produksi setahun di tahun ini yang hanya 23 ribu ton.
Kebutuhan konsumsi bawang putih pada tahun ini diperkirakan mencapai 622 ribu
ton.
Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara
Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April lalu mengeluarkan pernyataan terkait
penghapusan kuota.
Di momen tersebut, ia juga menginstruksikan Menteri Pertanian dan Menteri
Perdagangan menghapus kuota impor untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup
orang banyak, misalnya daging.
Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kami
tunjuk-tunjuk, hanya ini yang boleh, itu tidak boleh, kata Prabowo.
"Rakyat kita juga pandai kok. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C,
D yang ditunjuk. Hanya dia boleh impor. Enak saja. Sudahlah, kita sudah lama
jadi orang Indonesia. Jangan pakai praktik-praktik itu lagi," lanjut Prabowo.
Kepala Negara tak merinci apa yang dimaksud dengan praktik-praktik tersebut.
Tapi berdasarkan penelusuran yang berhasil dirangkum, sistem kuota impor
terbukti membuka celah korupsi dengan melanggengkan praktik perburuan rente.
Praktik ini terjadi di berbagai komoditas, di antaranya daging, bawang putih,
dan ikan salmon.
Pemerintah membatasi impor hanya bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang
diduga dekat dengan penguasa.
Sedangkan perusahaan yang tak mendapatkan jatah impor diminta untuk membeli
izin dari mereka yang menerima kuota.
Akhirnya, biaya tambahan dalam jual-beli izin ini kemudian mengakibatkan harga
melejit di pasaran.
