Pasardana.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak melarang truk
untuk beroperasional selama masa Angkutan Lebaran 2025/1446 Hijriah.
Hanya saja, ada pembatasan operasional yang diberlakukan untuk menjaga
kelancaran lalu lintas dan keselamatan di jalan raya.
Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi mengatakan, untuk memastikan
keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelancaran arus mudik dan balik pada
masa Lebaran 2025, pemerintah telah mengatur pembatasan operasional angkutan
barang.
Meski begitu, dirinya menegaskan, adanya pembatasan tersebut tidak serta-merta
melarang pengoperasian angkutan barang sama sekali.
Sebab, angkutan barang tetap dapat beroperasi dengan memperhatikan beberapa
hal.
Aturan pembatasan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspek pelayanan kepada
seluruh masyarakat. Tidak ada pelarangan angkutan barang. Jadi angkutan barang
dan arus mudik bisa berjalan beriringan, kata Menhub, di Jakarta, Senin
(17/3).
Ada pun terkait pembatasan ini dilakukan melalui pembatasan waktu operasional
pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta
tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian,
tambang, juga bahan bangunan.
Sementara itu, yang perlu diperhatikan yaitu perusahaan angkutan barang harus
melakukan distribusi menggunakan kendaraan angkutan barang sumbu dua dengan
jumlah berat yang diizinkan, kendaraan beroperasi saat terjadi diskresi dari
kepolisian, serta distribusi tetap mengutamakan keselamatan.
Kemudian terkait tata cara pemuatan, daya angkut dan isi muatan, dimensi
kendaraan, serta dokumen angkutan barang juga harus memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut Menhub pun menjelaskan, bahwa kebijakan tersebut diambil dengan
melihat data kejadian khusus 2024 yang menyatakan bahwa pada tahun tersebut
terjadi 186 kejadian yang didominasi keterlibatan truk sebesar 53 persen.
Selain itu, angkutan barang dengan tiga sumbu ke atas berpotensi menyebabkan
kemacetan, karena kecepatannya yang di bawah standar.
Sedangkan untuk kendaraan pengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan
ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor mudik dan balik gratis,
serta barang pokok tetap bisa beroperasi dan dikecualikan dari pembatasan truk
3 sumbu, dengan dilengkapi surat muatan jenis barang.
Untuk angkutan logistik tidak ada larangan atau pembatasan sehingga pasokannya
tetap aman, ujar Menhub.
