Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia menegaskan
komitmennya dalam memperkuat tata kelola dan inovasi keuangan digital yang
bertanggung jawab melalui pengembangan kerangka tokenisasi aset yang adaptif
dan inklusif.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara dalam
sambutannya pada hari kedua pelaksanaan OECD Asia Roundtable on Digital
Finance 2025 yang diselenggarakan OJK berkolaborasi dengan Organisation for
Economic Cooperation and Development (OECD), didukung oleh Financial Services
Commission (FSC) Korea di Bali, Selasa (02/12).
Kegiatan ini menjadi bagian dari kerja sama strategis antara OJK dan OECD yang
telah terjalin erat selama beberapa tahun terakhir melalui dialog kebijakan,
kajian, hingga program pengembangan kapasitas seperti secondment pegawai OJK
ke OECD dalam topik keuangan berkelanjutan. Kolaborasi ini kini diperluas
untuk mencakup sektor keuangan digital, termasuk kecerdasan artifisial dan
aset digital, kata Mirza, seperti dilansir dalam siaran pers OJK, Selasa
(02/12).
Selain itu, penyelenggaraan bersama forum ini juga merupakan implementasi dari
kerja sama dengan FSC Korea yang telah diformalisasi melalui MoU sejak 2016.
Topik diskusi hari kedua mencakup lanskap baru keuangan digital Asia khususnya
pada pemanfaatan Distributed Ledger Technology (DLT), tokenisasi, dan mata
uang digital bank sentral (CBDC).
Perkembangan teknologi, termasuk AI dan tokenisasi, bukan lagi wacana masa
depan, melainkan realitas saat ini yang membentuk kembali arsitektur pasar
keuangan global, kata Mirza.
Menurut data terbaru dari berbagai sumber internasional, pasar tokenisasi
global diperkirakan akan tumbuh signifikan dari 0,6 triliun dolar AS menjadi
18,9 triliun dolar AS pada tahun 2033, dengan kawasan Asia Pasifik menjadi
pusat pertumbuhan dengan laju tahunan lebih dari 21 persen.
Di tengah perkembangan ini, Asia juga tercatat sebagai wilayah dengan adopsi
tertinggi terhadap layanan keuangan digital, termasuk aset kripto, stablecoin,
dan decentralized finance (DeFi).
Di Indonesia, OJK telah mengambil langkah konkret melalui pelaksanaan
regulatory sandbox terhadap model bisnis tokenisasi, dengan fokus pada
tokenisasi aset nyata seperti emas, properti, dan surat berharga negara.
Beberapa model bisnis telah dinyatakan lulus sandbox pada tahun ini dan
menunjukkan antusiasme pasar terhadap kepemilikan fraksional dan ambang
investasi yang lebih rendah.
Di kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor
Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD), Hasan Fawzi
menyampaikan, bahwa forum hari ini menjadi kesempatan berharga untuk saling
bertukar gagasan, berbagi praktik terbaik, dan memperkuat sinergi dalam
pengembangan tokenisasi, baik di tingkat regional maupun global.
Melalui kerja sama yang berkelanjutan, OJK optimis bahwa inovasi keuangan
digital dapat terus tumbuh secara inklusif, bertanggung jawab, dan tangguh
dalam menghadapi tantangan masa depan.
"Kita perlu terus mendorong inovasi yang bertanggung jawab yang mampu
menyeimbangkan pertumbuhan dengan pelindungan konsumen, integritas pasar dan
stabilitas sistem keuangan, kata Hasan.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan OECD Asia Roundtable on Digital Finance
2025, OJK menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, pelaku industri,
dan organisasi internasional dalam membangun masa depan keuangan digital yang
tangguh.
Forum ini menjadi momentum berharga untuk saling bertukar gagasan, berbagi
praktik terbaik, dan memperkuat sinergi regional dalam pengembangan tokenisasi
dan inovasi keuangan digital.
Kegiatan ini dihadiri lebih dari 40 perwakilan dari regulator di luar
Indonesia, pelaku industry global dan pakar di bidang keuangan digital yang
berasal dari berbagai negara.
Seluruh rangkaian acara secara resmi ditutup oleh Head of Financial Markets
OECD, Fatos Koc bersama dengan Kepala Eksekutif Pengawasan IAKD OJK, Hasan
Fawzi.
Melalui kerja sama yang berkelanjutan, OJK optimistis bahwa inovasi digital
dapat tumbuh secara inklusif, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap
tantangan global.
