Pasardana.id Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) belum pernah memberikan izin kepada perusahaan mana pun untuk
mengelola atau melakukan kegiatan pertambangan emas di Blok Wabu, Kabupaten
Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat
menghadiri Musyawarah Daerah Partai Golkar Papua Tengah di Timika, Jumat,
(7/11) lalu mengatakan, pemerintah belum menandatangani maupun menerbitkan
perizinan pengelolaan tambang di wilayah tersebut.
Saya katakan bahwa Blok Wabu sampai hari ini belum tanda tangan izinnya. Ini
perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kabar-kabar burung yang macam-macam,
ucap Bahlil.
Ia mengungkapkan, mendiang Lukas Enembe sempat mengajukan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk pengelolaan Blok Wabu saat masih menjabat
Gubernur Papua.
Namun, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) belum pernah diterbitkan hingga
kini.
Memang pernah diajukan sebelumnya oleh Pak Lukas Enembe untuk adanya WIUPK,
tapi sampai sekarang IUPK-nya belum pernah ada. Pada saat saya belum menjadi
Menteri Investasi/Kepala BKPM sudah pernah diserahkan WIUPK-nya tapi IUPK-nya
belum, ujar Bahlil.
Diketahui, Blok Wabu berada di wilayah bekas konsesi PT Freeport Indonesia
yang telah dikembalikan kepada pemerintah.
Kawasan ini memiliki cadangan emas besar, tapi letaknya terpencil dan memiliki
kondisi geografis berat.
Pemerintah sempat menyebut Blok Wabu berpotensi dikelola oleh PT Aneka
Tambang Tbk (Antam) melalui holding tambang MIND ID.
Namun, rencana ini ditolak kelompok masyarakat lokal dan menuai sorotan
lembaga internasional, termasuk Amnesty International Indonesia.
Organisasi tersebut menilai, eksploitasi tambang di kawasan itu berpotensi
menimbulkan pengusiran, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap
warga sekitar.
Lebih lanjut, Bahlil bercerita bahwa dirinya sempat ditemui oleh sejumlah
anggota DPR Papua Tengah untuk menanyakan perizinan yang telah diterbitkan
pemerintah, termasuk untuk Blok Wabu.
Kemarin saya didatangi oleh beberapa teman dari DPRD Papua Tengah untuk
menanyakan beberapa izin termasuk Blok Wabu. Saya juga heran, kenapa bukan
pemerintah daerah yang datang, tukasnya.
