Pasardana.id Menteri keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa telah menemui
perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di
kantornya.
Setelah pertemuan tersebut, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi
Ansharullah meminta Pemerintah Pusat untuk menanggung pembayaran gaji ASN
daerah.
Usulan ini untuk mengurangi beban Pemda lantaran anggaran TKD 2026 mengalami
penurunan dari tahun ini.
Mahyeldi mengatakan, pemangkasan anggaran TKD menurunkan kemampuan Pemda untuk
menggaji pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK).
Sedangkan belanja pegawai menjadi kewajiban yang ditanggung Pemerintah Daerah
(Pemda).
Akan permintaan tersebut, Menkeu Purbaya pun menolaknya.
Purbaya beralasan, saat ini dirinya selaku Bendahara Negara masih harus
menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB)
sesuai ketentuan.
"Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya enggak bisa. Kecuali saya tembus
rasio defisit ke PDB di atas 3 persen," ujarnya saat ditemui di kantornya,
Jakarta, Selasa (7/10).
Selanjutnya Menkeu menjelaskan, disiplin fiskal diperlukan mengingat saat ini
perekonomian cenderung melambat sehingga dibutuhkan anggaran dari APBN untuk
menstimulus perekonomian.
"Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan.
Saya hilangkan gangguan di bisnis," ucapnya.
Meski begitu, Purbaya memahami keinginan Pemda agar beban mereka dikurangi
dengan bantuan dari pemerintah pusat.
Oleh karenanya, dia berjanji akan mengevaluasi kembali postur alokasi anggaran
TKD 2026 apabila perekonomian membaik, pendapatan negara bertambah, dan Pemda
memperbaiki kualitas belanja mereka.
"Pada dasarnya tergantung mereka (Pemda) sendiri mau seperti apa ke depan.
Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya
senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa harusnya seperti ini lagi (TKD
naik)," tandasnya.
