Pasardana.id - Transaksi Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) serta
Repurchase Agreement (Repo) di pasar keuangan Indonesia kini memasuki babak
baru, ditandai dengan semakin banyaknya Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah
(BPD), dan perusahaan sekuritas yang memanfaatkan Sistem Penyelenggara Pasar
Alternatif (SPPA) PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
SPPA BEI merupakan sarana untuk melakukan transaksi EBUS, baik dalam bentuk
jual beli maupun repo.
Sampai dengan 27 Oktober 2025, terdapat 38 Pengguna Jasa SPPA yang terdiri
dari 20 Bank, 2 BPD dan, 16 Sekuritas.
Pengguna Jasa Repo juga kian bertambah dari 12 Pengguna Jasa menjadi 14
Pengguna Jasa.
Peningkatan utilisasi SPPA BEI untuk transaksi jual beli dan repo oleh para
pelaku pasar menjadikan nilai transaksi all time high di platform SPPA
dengan capaian melebihi Rp1.000 triliun year to date (ytd) 2025.
Hingga 27 Oktober 2025, total nilai transaksi di SPPA mencapai Rp1.011,2
triliun, dengan rata-rata nilai transaksi harian mencapai Rp5,3 triliun.
Capaian ini merupakan peningkatan 412,6% dibandingkan dengan total transaksi
tahun 2024.
Total transaksi ini didominasi sebesar 51% transaksi jual beli yang mencapai
Rp516,9 triliun dan 49% transaksi repo yang mencapai Rp494,3 triliun.
Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik mengungkapkan, bahwa pencapaian ini
merupakan milestone bagi industri pasar keuangan.
Pencapaian total nilai transaksi kumulatif Rp1.000 triliun ini adalah wujud
kepercayaan pelaku pasar terhadap integritas, efisiensi, dan keandalan SPPA.
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku pasar yang telah
mempercayai SPPA sebagai platform utama transaksi EBUS dan Pasar Uang di
Indonesia. Kami berkomitmen untuk menjadikan SPPA sebagai pusat likuiditas
(pool of liquidity) perdagangan EBUS dan Pasar Uang di tanah air, ujar
Jeffrey, seperti dilansir dalam siaran pers, Selasa (28/10).
Lebih lanjut, Jeffrey menambahkan, bahwa pencapaian ini merupakan bagian dari
kontribusi dan kolaborasi para pelaku pasar serta pemangku kepentingan lainnya
terhadap Roadmap Pengembangan Pasar Keuangan Nasional untuk mendukung
pemerintah dalam membangun pasar uang yang modern sekaligus terintegrasi.
BEI mendapatkan dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank
Indonesia (BI), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dalam hal
ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayan dan Risiko (DJPPR), Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Himpunan Pedagang Surat Utang (Himdasun),
Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing (Apuvindo) dan Asosiasi Bank Pembangunan
Daerah (Asbanda) dalam banyak sekali implementasi aspek pengembangan SPPA ini,
ujar Jeffrey.
Tidak hanya memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan aspek teknologi,
keamanan, kenyamanan kolaborasi dan integrasi dari para pelaku pasar, BEI
sebagai pengembang dan pengelola SPPA juga memberikan perhatian terhadap
kemudahan para pelaku pasar untuk dapat memperdagangkan instrumen EBUS dan
Pasar Uang secara straight-through-processing (STP) mulai dari Risk
Management sampai dengan proses Post Trade.
SPPA diharapkan dapat menjadi platform utama perdagangan elektronik untuk
instrumen EBUS serta Pasar Uang di pasar sekunder Indonesia yang dapat
melayani kebutuhan industri dan pemangku kepentingan pada tingkat yang paling
efisien.
Melalui inovasi yang berkelanjutan dan penyediaan solusi transaksi yang
semakin efektif serta efisien, SPPA diharapkan mampu menjadi platform unggulan
bagi para pelaku pasar yang menginginkan proses transaksi EBUS dan Pasar Uang
yang terintegrasi, cepat, dan andal.
Selain itu, pengembangan SPPA juga mencerminkan komitmen BEI dalam memperkuat
infrastruktur pasar keuangan nasional, meningkatkan transparansi, serta
memperluas akses bagi berbagai institusi keuangan untuk bertransaksi dengan
cara yang lebih aman dan efisien.
