Pasardana.id Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui bahwa
penyerapan anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) masih tergolong rendah.
Ada beberapa faktor yang disebutkannya menjadi penyebab lambatnya serapan
anggaran ini, antara lain rumitnya prosedur pencairan, sikap hati-hati karena
ingin menghindari tuduhan korupsi, dan kurangnya supervisi kepala daerah.
Mendagri Tito menjelaskan, hingga 30 September 2025, pendapatan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai 70,27 persen atau Rp 949,97 triliun,
meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 67,82 persen atau Rp 918,98
triliun.
Hanya saja, realisasi belanja daerah justru menurun menjadi 56,07 persen atau
Rp 770,13 triliun, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2024 sebesar
57,20 persen atau Rp 817,79 triliun.
Untuk itu, dirinya memerintahkan kepala daerah untuk mempercepat realisasi
belanja APBD 2025 agar dapat menggerakkan ekonomi lokal.
Kita harus kerja keras mendorong belanja, kita harapkan mencapai 91 persen
paling tidak, kata**** Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat
Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan di
Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Pusat, Senin (20/10).
Dalam rapat yang juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan
jajaran pemerintah daerah dari 38 provinsi, Mendagri Tito menjelaskan, total
APBD pada 2025 mencapai Rp 1.300 triliun, terdiri dari transfer keuangan
daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 919 triliun dan pendapatan asli daerah
(PAD) sebesar Rp 402 triliun.
Beberapa daerah tercatat memiliki kinerja pendapatan tinggi di atas 70 persen,
seperti Maluku Utara (83 persen), Kalimantan Selatan (79,34 persen), dan DI
Yogyakarta (79,33 persen).
Namun, terdapat pula daerah dengan pendapatan rendah, seperti Kalimantan
Tengah (57,79 persen), Maluku (54,50 persen), dan Papua Barat (48,76 persen).
Tingkat pendapatan di kabupaten dan kota juga beragam.
Di tingkat kabupaten, terdapat 20 kabupaten dengan presentase pendapatan di
atas 80 persen bahkan ada yang lebih dari 100 persen, yakni Sumbawa Barat
dengan pendapatan 109,56 persen.
Namun, masih ada sekitar 20 kabupaten dengan pendapatan di bawah 50 persen,
termasuk Tambrauw (45,21 persen) dan Teluk Bintuni (44,41 persen).
Sementara di tingkat kota, 20 daerah mendapatkan APBD di atas 75 persen,
dengan tiga tertinggi adalah Kota Banjar Baru (87,99 persen), Denpasar (82,19
persen), dan Banjarmasin (81,95 persen).
Sebanyak 20 kota lainnya mendapatkan APBD rendah di bawah 65 persen, dengan
posisi paling rendah ditempati kota Sorong (60,02 persen), Kupang (59,76
persen), dan Prabumulih (59,67 persen).
Sementara itu, penurunan belanja terjadi di level provinsi dengan realisasi
55,59 persen atau Rp 206,67 triliun, lebih rendah sekitar 5 persen dari tahun
lalu, yakni 60,68 persen atau Rp 240,79 triliun.
Di sisi lain, kabupaten dan kota menunjukkan kinerja yang sedikit lebih baik.
Realisasi belanja pemerintah level kabupaten lebih tinggi, yakni 56,16 persen
atau Rp 457,24 triliun dan level kota dan 56,66 persen atau Rp 106,22 triliun.
Idealnya, kalau pendapatan tinggi, belanja juga tinggi. Tapi masih ada daerah
yang menahan belanja dengan alasan cadangan, seperti untuk bencana, atau
menunggu administrasi, kata Tito.
