Pasardana.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya menyegel
proyek reklamasi ilegal yang dilakukan oleh PT CPS di Pulau Pari, Kepulauan
Seribu.
Adapun penyegelan ini dilakukan karena proyek tersebut tak sesuai dengan izin
yang diajukan ke KKP.
Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin mengatakan, pada
28 Januari 2025, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan Kewenangan
Kepolisian Khusus (Polsus PWP3K) bersama Tim Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut (Dirjen PKRL) KKP melakukan pemantauan ulang terhadap
lokasi kegiatan yang sebelumnya dilaporkan melakukan reklamasi di luar izin
yang diberikan.
"Hasil pengawasan menunjukkan tidak ada aktivitas yang berlangsung di lokasi
tersebut. Petugas hanya menemukan sejumlah pekerja berjaga dan alat berat yang
tidak beroperasi," ucap Doni melalui keterangan resminya pada Rabu, (29/1).
Karena itu, untuk memastikan kalau kegiatan tersebut dihentikan sepenuhnya,
maka KKP memasang spanduk penghentian kegiatan yang disaksikan langsung oleh
perwakilan PT CPS.
Doni menyampaikan, pemantauan ulang ini merupakan tindak lanjut dari
pemeriksaan lapangan pada 20 Januari 2025, di mana ditemukan aktivitas
reklamasi berupa galian dan urugan substrat seluas kurang lebih 18 meter
persegi.
Reklamasi tersebut akan digunakan untuk kolam labuh dan sandar kapal.
Aktivitas tersebut, imbuh Doni, melanggar ketentuan dalam Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diterbitkan pada 12
Juli 2024.
Izin tersebut hanya mencakup pembangunan cottage apung dan dermaga wisata di
area seluas 180 hektare.
"Untuk memastikan kepatuhan dan mencegah pelanggaran serupa, KKP telah
menjadwalkan pengumpulan bahan dan keterangan dari pihak PT CPS pada 30
Januari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mendalami dugaan pelanggaran dan
menentukan sanksi administratif sesuai ketentuan," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Sakti Trenggono
mengatakan, ada indikasi penyalahgunaan izin dalam pembangunan pondok wisata
di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.
Setelah viral, kasus ini langsung mencuat karena berpotensi adanya
penyalahgunaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KPPRL).
Selain itu, aktivitas perusakan mangrove dan penimbunan pantai sudah
dikeluhkan masyarakat di Pulau Pari sejak November 2024 lalu.
Mereka bahkan menghadang alat berat yang dipakai perusahaan untuk menggusur
mangrove dan menguruk pantai.
Pulau Pari dengan penduduk 3.800-an jiwa mengalami banjir rob dan abrasi,
sehingga pada 2021 warga di wilayah gugusan Pulau Pari, yang terdiri dari
Pulau Tikus, Pulau Kongsi, Pulau Tengah, Pulau Burung, Pulau Biawak serta
Pulau Pari menanam mangrove.
Hasilnya, dalam 3 tahun tumbuh 40 ribuan mangrove di lahan 1,37 hektare di
sekitar Pulau Biawak.
Namun, pada November 2024, PT CPS membangun pondok wisata di Pulau Biawak dan
merusak ribuan mangrove.
