Ada Banyak Kendala, Program MBG Masih Jauh dari Harapan

Pasardana.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengaku, kalau program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah belum berjalan sesuai harapan.

Tak heran jika program ini masih banyak mendapat kritikan.

Kata dia, berbagai kendala masih sering terjadi, seperti distribusi logistik yang terhambat hingga kualitas makanan yang belum pas.

"Ada masih kekurangan di sana-sini, contohnya delivery yang tidak tepat waktu, terutama di hari-hari awal, Kemudian rasa yang belum pas, Kemudian menu yang kurang banyak," ucapnya dalam acara 3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran yang dikutip, Rabu (29/1).

Meski begitu, ia mengatakan, bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi harian terhadap program tersebut. 

"Setiap hari, sore hari jam 4 kami pasti kumpul melakukan evaluasi setiap hari melalui zoom dan itu membicarakan semua keluhan-keluhan yang dilaporkan oleh masyarakat," kata dia.

Lewat evaluasi harian tersebut, Dadan berharap, dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan serta mencari solusi yang tepat.

Dirinya pun berharap, bahwa partisipasi penerima BGN sangat diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran ini.

Hingga kini, program makan bergizi gratis sudah dijalankan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi.

Ia juga menyebut, akan ada tambahan dua kali lipat mitra makan bergizi gratis yang menjadi SPPG di bulan Februari mendatang.

Hal itu berarti akan ada setidaknya 468 SPPG yang harus dibayar di muka agar bisa menyiapkan kebutuhan makan bergizi gratis untuk bulan depan. 

Sementara itu, BGN memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini hingga akhir 2025 dengan target sasaran mencapai 15 juta penerima manfaat. 

Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta. 

Terbaru, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan BGN melakukan percepatan untuk mencapai target 89 juta penerima program.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.