Komisi IV DPR : Kebijakan Impor Sapi Hanya Berikan Manfaat Jangka Pendek

Pasardana.id - Pemerintah berencana untuk mengimpor 2 juta sapi dalam lima tahun ke depan sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG).

Adapun rencana tersebut mencakup 1 juta sapi perah dan 1 juta sapi pedaging untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging nasional. 

Rencananya, pada tahun 2025 ini pemerintah menargetkan impor awal sebanyak 200.000 ekor sapi perah dan 200.000 ekor sapi pedaging.

Terkait hal tersebut, Komisi IV DPR pun mengingatkan pemerintah agar rencana tersebut tidak merugikan peternak lokal.

Anggota Komisi IV DPR, Rina Saadah menegaskan, langkah tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kuota produksi sapi lokal.

Dia bilang, kebijakan impor ini hanya memberikan manfaat jangka pendek.

“Pemerintah harus memprioritaskan pemberdayaan peternak lokal dan memaksimalkan hasil produksi mereka. Kebijakan impor hanya memberikan manfaat jangka pendek,” tegas dia di Jakarta, Senin (13/1).

Kebijakan impor sapi ini, kata Rina, berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap pasokan luar negeri dan melemahkan sektor peternakan domestik. 

Dirinya juga mengkritisi sejarah panjang impor sapi di Indonesia yang telah dilakukan sejak 1980-an, tetapi belum mampu mengurangi ketergantungan pada produk impor.

“Ketergantungan ini membuat peternak lokal sulit bersaing. Jangan sampai terjadi lagi kasus peternak susu lokal terpaksa membuang hasil produksi mereka karena tidak terserap pasar,” ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintah harus memberikan jaminan produksi lokal, baik daging maupun susu sapi, dapat terserap dengan baik di pasar domestik.

Menurut dia, langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan sektor peternakan nasional.

Dirinya pun menyarankan beberapa langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor sapi demi menguatkan program makan bergizi gratis.

Seperti, pemberdayaan peternak lokal, penguatan kelembagaan dan regulasi ketat pada impor.

“Langkah-langkah ini sangat penting untuk mendukung swasembada daging sapi dan mengurangi ketergantungan pada impor,” tukas Rina.

Dia juga meminta pemerintah untuk secara aktif meninjau komitmen perusahaan yang akan mengimpor sapi dan memastikan mereka memiliki rencana yang jelas. 

“Pemerintah juga harus menjamin kebijakan impor sapi tidak hanya mendukung program makan bergizi gratis, tetapi juga melindungi keberlangsungan peternakan lokal,” pungkasnya.