Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat penerapan prinsip
tata kelola Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) melalui penerbitan Peraturan OJK
Nomor 13 tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit
bagi Bank Umum Konvensional (POJK SBDK BUK).
Penerbitan POJK ini merupakan salah satu amanat Pasal 8A Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu
kewajiban bank umum melakukan transparansi suku bunga (i.e. cost of fund,
margin, dan overhead cost) untuk mendorong efisiensi penetapan suku bunga
Perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian.
POJK SBDK ini mengatur antara lain:
1.SBDK sebagai indikasi suku bunga efektif terendah yang mencerminkan Harga
Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), overhead cost , dan margin , untuk
selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit.
2.Format Publikasi SBDK lebih informatif, yaitu dengan mengumumkan masing-
masing komponen pembentuk SBDK (i.e. HPDK, overhead, dan margin) serta
menambahkan jenis SBDK pada sektor UMKM yang lebih detail (i.e. adanya
publikasi kredit menengah dan kredit kecil).
3.Dalam penyusunan SBDK, BUK agar mempertimbangkan suku bunga acuan dari
otoritas yang berwenang dan perkembangan kondisi ekonomi.
4.BUK agar memperhatikan aspek pelindungan kepada konsumen dalam bentuk
pemberitahuan perubahan suku bunga dan konversi flat ke efektif dalam
offering letter.
5.Penyampaian laporan SBDK kepada OJK yang lebih detil dan tervalidasi dengan
laporan terintegrasi OJK-BI-LPS, yang terdiri atas:
a.Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang antara lain terdiri dari biaya
dana pihak ketiga (i.e. giro, tabungan, dan deposito) dan biaya non-dana pihak
ketiga.
b.Biaya overhead yang mencakup antara lain biaya sumber daya manusia di BUK,
biaya promosi terkait kredit, dan penyusutan aset.
c.Margin yang ditetapkan oleh BUK dalam kegiatan penyaluran kredit dengan
mempertimbangkan target Return on Asset (ROA) yang ingin dicapai sesuai
rencana bisnis bank setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar dengan
mempertimbangkan going concern kinerja BUK.
6.Pengumuman kepada masyarakat setiap adanya perubahan penetapan SBDK.
7.Penyampaian laporan detail SBDK kepada OJK paling lambat tanggal 15 atas
posisi akhir bulan sebelumnya.
8.Sanksi kesalahan pengumuman SBDK bergradasi, termasuk denda paling banyak
Rp15 Miliar.
9.Kewenangan tertentu bagi OJK termasuk penyesuaian SBDK dan SBK berdasarkan
pertimbangan tertentu.
10.Pengumuman Laporan Publikasi SBDK dan penyampaian Laporan Rincian SBDK
mulai berlaku sejak posisi data Oktober 2024.
11.POJK mulai berlaku sejak di undangkan.
Penerbitan POJK SBDK diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perhitungan,
pengumuman, dan penyampaian SBDK dalam rangka meningkatkan keterbandingan,
edukasi dan pelindungan konsumen, serta transmisi kebijakan moneter, demikian
disebutkan Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, Aman
Santosa dalam siaran pers, Senin (26/8).
