Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan
Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-56/D.03/2024 tanggal 23 Juli 2024
tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri, mencabut izin usaha
PT BPR Lubuk Raya Mandiri yang beralamat di Jalan By. Pass, Km. 6, RT.003,
RW.006, Lubuk Begalung Nan XX Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera
Barat.
Pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan
pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri
perbankan serta melindungi konsumen, sebut Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat,
Roni Nazra seperti dilansir dalam siaran pers, Selasa (23/7).
Dijelaskan, pada 30 Oktober 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Lubuk Raya
Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan
rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan dan Tingkat
Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat .
Kemudian pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam
status pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah
memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
BPR untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan
Permodalan dan Likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status
dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian
Rakyat Syariah.
Namun demikian, Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali BPR
tidak dapat melakukan penyehatan BPR.
Selanjutnya, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang
Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 97/ADK3/2024 tanggal 16
Juli 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Lubuk Raya Mandiri,
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan
terhadap PT BPR Lubuk Raya Mandiri dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin
usaha BPR.
Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di
atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri.
Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan
melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Lubuk Raya Mandiri agar tetap tenang
karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, sebut Roni Nazra.
