Bulog Diminta Serap Produksi Jagung Petani Lokal

Foto : Humas Kementan

Pasardana.id - Perum Bulog diminta untuk menyerap produksi jagung dalam negeri yang saat ini memasuki panen raya besar terutama di sejumlah sentra seperti Provinsi Gorontalo. 

Permintaan tersebut dilontarkan langsung Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman usai meninjau Gudang Jagung Polohumo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Minggu (21/4).

Mentan khawatir, jika Bulog tak menyerap produksi jagung dalam negeri, maka harga jagung di tingkat petani akan semakin jatuh.

"Sekarang sudah turun Rp 3.600 kasihan petani kita, apakah kita mau impor lagi? Kita kan sudah stop impor nih dan jangan sampai berikutnya terjadi impor lagi. Bulog harus bergerak cepat," ujarnya.

Permintaan lain juga disampaikan Mentan, yakni Bulog juga harus membeli dengan harga yang wajar alias menguntungkan.

Jangan sampai, petani rugi karena hasil panen lebih murah dari biaya ongkos produksi. 

"Kalau ini dibeli dengan harga menguntungkan aku pastikan tidak ada lagi itu impor. Tapi jangan biarkan petani di saat harga jatuh berjalan sendiri, nah kami minta bulog supaya serap. Tolong diserap Ini harganya sudah Rp3.600," ujarnya.

Apalagi, sambung Mentan, kualitas jagung hasil panen raya ini dianggap cukup bagus dan bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia.

Mentan menetapkan, harga yang layak untuk petani di sana harusnya di atas Rp 4.200 perkilogram.

"Ini sangat bagus, sangat bagus kualitasnya. Oleh karena itu, harusnya minimal Rp4.200 dibelikan dan tidak boleh dibiarkan menjadi Rp3.600," terang dia.

Mentan mengungkap, pemerintah saat ini berkomitmen penuh terhadap nasib dan kesejahteraan petani.

Hal ini bisa dilihat dari penambahan alokasi pupuk subsidi yang mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi dari Rp28 triliun menjadi Rp54 triliun.

"Pupuk sudah naik dua kali lipat, untuk disini (Kabupaten Boalemo) sudah kami tambah, perintah Presiden dan saya sudah tanda tangan. Tolong sampaikan ke seluruh Indonesia bahwa pupuk sudah ditambah Rp28 triliun atau naik dua kali menjadi 54 triliun, Jadi urusan pupuk sudah tidak ada lagi masalah," pungkasnya.