Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa industri
perbankan telah siap menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi
kredit perbankan untuk dampak Covid-19 pada 31 Maret 2024.
OJK menilai, kondisi perbankan Indonesia saat ini memiliki daya tahan yang
kuat (resilient) dalam menghadapi dinamika perekonomian dengan didukung oleh
tingkat permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan manajemen risiko
yang baik, terang Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam siaran
pers, Minggu (31/3) lalu.
Ditambahkan, berakhirnya kebijakan tersebut konsisten dengan pencabutan status
pandemi Covid-19 oleh Pemerintah pada Juni 2023, serta mempertimbangkan
perekonomian Indonesia yang telah pulih dari dampak pandemi, termasuk kondisi
sektor riil.
Sejak diterbitkannya Keppres No. 17 Tahun 2023 pada Juni 2023 yang menyatakan
status pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan telah berakhir, aktivitas
ekonomi masyarakat terus meningkat. Hal tersebut juga didukung oleh pemulihan
ekonomi yang terus berlanjut, dengan tingkat inflasi yang terkendali dan
tumbuhnya investasi, jelasnya lagi.
Diketahui, berbagai indikator pada Januari 2024 menunjukkan perbankan
Indonesia dalam kondisi yang baik; tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR)
di level 27,54 persen, kondisi likuiditas yang ditunjukkan oleh Liquidity
Coverage Ratio (LCR) sebesar 231,14 persen dan Alat Likuid/Non Core Deposit
(AL/NCD) sebesar 123,42 persen serta tingkat rentabilitas yang memadai.
Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga di bawah threshold 5 persen yaitu
NPL Gross sebesar 2,35 persen dan NPL Nett sebesar 0,79 persen.
UMKM Penerima Terbesar
Adapun restrukturisasi kredit yang diterbitkan sejak awal 2020 telah banyak
dimanfaatkan oleh debitur terutama pelaku UMKM.
Selama empat tahun implementasi, pemanfaatan stimulus restrukturisasi kredit
ini telah mencapai Rp830,2 triliun, yang diberikan kepada 6,68 juta debitur
pada Oktober 2020, yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Sebanyak 75 persen dari total debitur penerima stimulus adalah segmen UMKM,
atau sebanyak 4,96 juta debitur dengan total outstanding Rp348,8 triliun.
Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terjadi, tren kredit restrukturisasi
terus mengalami penurunan baik dari sisi outstanding maupun jumlah debitur.
Pada Januari 2024, outstanding kredit restrukturisasi Covid-19 telah menurun
signifikan menjadi sebesar Rp251,2 triliun yang diberikan kepada 977 ribu
debitur.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyampaikan, bahwa
dalam menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19, OJK telah
mempertimbangkan seluruh aspek secara mendalam yaitu dengan melihat kesiapan
industri perbankan, kondisi ekonomi secara makro dan sektoral, serta menjaga
kepatuhan terhadap standar internasional.
Berdasarkan evaluasi dan laporan uji ketahanan perbankan menjelang berakhirnya
stimulus, potensi kenaikan risiko kredit (NPL) dan ketahanan perbankan
diproyeksikan masih terjaga dengan sangat baik.
Outstanding kredit restrukturisasi Covid-19 perbankan terus mengalami
penurunan namun tingkat pencadangan (CKPN) yang dibentuk Bank terus meningkat,
melebihi periode sebelum pandemi.
Kondisi ini merupakan cerminan kesiapan perbankan yang dinilai telah kembali
pada kondisi normal secara terkendali (soft landing) mengakhiri periode
stimulus.
Di sisi lain, seiring dengan pandemi yang mereda dan pencabutan status pandemi
oleh Pemerintah, perekonomian Indonesia di hampir seluruh sektor juga kembali
pulih dengan pertumbuhan 5,04 persen pada tahun 2023.
Dian menambahkan, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, kebijakan
stimulus OJK yang merupakan kebijakan sangat penting (landmark policy) dalam
menjaga ketahanan sektor perbankan selama masa pandemi, berakhir sesuai dengan
masa berlakunya.
Kontribusi ini merupakan kisah keberhasilan (success story) kontribusi
signifikan sektor perbankan menopang perekonomian nasional melewati periode
pandemi.
Untuk memastikan kelancaran normalisasi kebijakan tersebut, Bank tetap dapat
melanjutkan restrukturisasi kredit Covid-19 yang sudah berjalan.
Sedangkan permintaan restrukturisasi kredit baru dapat dilakukan dengan
mengacu pada kebijakan normal yang berlaku yaitu POJK No. 40/2019 tentang
Kualitas Aset.
Dengan demikian, integritas laporan keuangan perbankan diharapkan akan semakin
baik dan dapat sepenuhnya mengacu pada praktik terbaik yang berlaku (best
practice) standar keuangan.
Seiring dengan hal tersebut, OJK senantiasa melakukan langkah pengawasan
(supervisory action) untuk memastikan kesiapan setiap bank secara individu.
