Pasardana.id - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) tidak akan tinggal diam terhadap wilayah kerja minyak dan gas
(migas) yang memiliki potensi cadangan dibiarkan menganggur (idle).
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan dengan tegas bakal mencabut izin
perusahaan atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tak kunjung
melakukan reaktivasi di wilayah kerja migas tersebut.
"Kalau sampai waktu yang sudah ditentukan dan mereka masih banyak alasan, maka
tidak menutup kemungkinan untuk kita akan melakukan tinjau. Dan bisa-bisa
kalau mereka tidak punya keseriusan, akan kita tawarkan ke investor lain,"
ungkap Bahlil saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, dikutip dalam siaran
YouTube Parlemen pada Minggu (17/11).
Dia menambahkan, ada cukup banyak lapangan atau wilayah kerja migas yang
sebenernya sudah mendapatkan izin dari Pemerintah untuk dikelola oleh sejumlah
KKKS.
Hanya saja, Bahlil tak membeberkan secara detail terkait nama-nama KKKS yang
dimaksudnya.
"Kemarin kita sudah melakukan konsolidasi dengan KKKS, dan meminta dukungan
Bapak-Ibu (Anggota DPR) semua, dari 301 wilayah yang sudah dilakukan
eksplorasi, tapi belum plan of development atau POD, maka kita akan memaksa
untuk POD," bebernya.
Ia pun menegaskan, bahwa tindakan tegas yang dilakukannya ini sebagai bentuk
upaya Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita swasembada energi yang dibawa oleh
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil mengungkapkan, saat ini realisasi lifting migas RI hanya berada di
kisaran angka 600 ribu barel oil per day (BOPD).
Sementara, konsumsi minyak di Indonesia tembus di angka 1 juta BOPD.
Sehingga, Indonesia saat ini kebutuhan energi utamanya BBM, masih bergantung
pada impor.
Karena itu, dibutuhkan upaya ekstra untuk mewujudkan ketahanan energi, yakni
memaksimalkan wilayah kerja migas.
"Kita ketahui bersama lifting kita sekarang ini kurang lebih 600 ribu BOPD.
Konsumsi kita kurang lebih 1,6 juta BOPD, kita impor 1 juta. Perintah Bapak
Presiden Prabowo adalah memaksimalkan semua potensi yang kita miliki, agar
dapat mengurangi impor. Itu perintahnya," papar Bahlil.
Selain itu, lewat Kementerian ESDM ini, pemerintah tengah meninjau aturan-
aturan yang kiranya menghambat kinerja lifting nasional. Seperti regulasi para
calon investor yang hendak masuk ke Indonesia.
"Yang kedua, perintahnya adalah melihat aturan yang tidak memungkinkan
percepatan lifting maka segera kita lakukan penyelesaian, terutama pada
Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, PP, supaya kita bisa mendorong terjadi
peningkatan lifting," tandasnya.
