Pasardana.id - Kenaikan pajak barang jasa tertentu atau pajak hiburan
diminta untuk ditunda dan dievaluasi agar tidak merugikan masyarakat dan
pelaku usaha kecil.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
(Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahan video di akun Instagram
pribadinya @luhut.pandjaitan yang dipantau Rabu (17/1).
Disebutkan Luhut, bahwa dirinya mendengar polemik terkait pajak hiburan saat
dirinya tengah melakukan kunjungan kerja ke Bali beberapa waktu lalu.
Ia pun langsung mengumpulkan pemangku kepentingan terkait, termasuk Gubernur
Bali dan jajarannya.
Kata Luhut, uji materi atau judicial review yang diajukan sejumlah pihak
juga nantinya akan jadi bahan pertimbangan pemerintah dalam penerapan pajak
hiburan.
"Ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi, saya pikir itu harus kita
pertimbangkan karena keberpihakan kita ke rakyat kecil, karena itu banyak
menyangkut pada pedagang-pedagang kecil juga," imbuhnya.
Dia bilang, dirinya sangat mendukung pengembangan pariwisata di daerah.
Oleh karena itu, ia tak ingin kenaikan pajak membebani pelaku usaha, terlebih
mereka yang terlibat dan merasakan dampaknya.
"Jadi, hiburan itu jangan hanya dilihat diskotek. Bukan, ini banyak, sekali
lagi impact (dampak) pada yang lain, orang yang menyiapkan makanan, jualan
dan yang lain sebagainya. Saya kira, saya sangat pro dengan itu dan saya tidak
melihat alasan untuk kita menaikkan pajak dari situ," ujar Luhut.
