Pasardana.id - Pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus bersinergi
dalam mendorong berbagai kebijakan pengembangan karir Mediator Hubungan
Industria (MHI), yang disesuaikan dengan karekteristik dan sumber daya masing-
masing daerah/wilayah.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat membuka Rembuk Nasional
Mediator Hubungan Industrial dengan tema Sinergitas Pengembangan Karir
Mediator Hubungan Industrial, di Jakarta, Selasa (26/9) mengatakan, bahwa
kementeriannya terus juga mendorong sinergi pengembangan karir Jabatan
Fungsional khususnya MHI yang pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah.
Menurutnya, pembinaan yang sinergis diyakini akan mewujudkan ekosistem
pembinaan karir MHI yang baik di daerah, yang akan berdampak pada terciptanya
pelayanan prima, prestasi kerja, serta pegawai MHI yang inovatif.
Menaker Ida mengatakan, MHI memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan
pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi
penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Tugas dan tanggung jawab tersebut, kata Menaker Ida, mempunyai peran penting
dalam mewujudkan hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan berkeadilan,
baik di pusat maupun di daerah.
"Memperhatikan pentingnya peran mediator tersebut, maka sudah seharusnya
menjadi perhatian kita semua baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,"
ujarnya.
Menurut Menaker Ida, diperlukan collaborative governance , yaitu sinergi
kerja yang berbasis pada komitmen bersama antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah untuk menyelaraskan pemahaman terhadap eksistensi jabatan
fungsional MHI.
Karena itu, dirinya pun mendorong pemerintah daerah untuk membuka ruang dan
akses terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas MHI di setiap daerah;
mengalokasikan biaya dan fasilitas untuk mendukung tugas dan fungsi MHI; tidak
mudah memutasi dan merotasi MHI kecuali sangat diperlukan atau untuk promosi;
menempatkan pejabat fungsional MHI sesuai kedudukan dan tupoksinya;
menyediakan formasi berdasarkan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis
Beban Kerja (ABK); serta mendorong dan menfasilitasi terbentuknya Asosiasi
Mediator Hubungan Industrial (AMHI) pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
"Di sinilah peran penting pemerintah daerah dalam membangun profesionalisme
dan pengembangan karir Jabatan Fungsional MHI," pungkasnya.
