GNI per Kapita Bakal Capai US$5.500, Reforma Agraria Didorong untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

foto: dok. Kemenko Perekonomian

Pasardana.id - Pemerintah terus memperbaiki tingkat kemiskinan ekstrem.

Per Maret 2023, angkanya berada di level 1,12%.

Sebagai salah satu indikator sosial itu, semakin rendahnya kemiskinan ekstrem akan membawa Indonesia untuk terus naik kelas.

Terlebih, pada Juli 2023 Indonesia kembali masuk dalam klasifikasi negara upper middle income dengan gross national income (GNI) per kapita US$4.580

Diperkirakan, pada akhir tahun depan, GNI per kapita akan mencapai US$5.500. 

“Berbagai capaian kinerja ekonomi tersebut menjadi landasan yang baik untuk mencapai target-target pembangunan ke depan. Dan ini menjadi komitmen bersama agar pembangunan berkeadilan dengan pertumbuhan pemerataan ekonomi dan juga memperhatikan hak-hak rakyat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto secara virtual ketika membuka acara puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023, Rabu (30/8/2023).

Menko Airlangga selaku Ketua Tim Reforma Agraria Nasional dalam kesempatan tersebut menegaskan, kegiatan GTRA Summit penting dan strategis di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional.

Hal ini mengingat Reforma Agraria yang juga salah satu program strategis nasional, berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional dengan penataan aset melalui redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai modal usaha produktif.

“Reforma Agraria yang terdiri dari penataan aset merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang masuk kategori Program Pemerataan Ekonomi yang dampaknya langsung pada penguatan ekonomi rakyat, terutama rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, nelayan, yang tinggal juga di daerah pesisir,” kata Menko Airlangga.

Reforma Agraria juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mendorong iklim usaha yang lebih baik, khususnya kepada usaha kecil, menengah, dan tentunya usaha-usaha rakyat.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengingatkan kembali terkait arahan Presiden Joko Widodo dalam GTRA Summit 2022 bahwa seluruh pejabat pusat maupun daerah serta semua lembaga Pemerintah harus saling terbuka, bersinergi, dan riil pada tataran pelaksanaan Reforma Agraria.

“Oleh karena itu, deklarasi yang telah kita sepakati pada GTRA Summit 2023 Kabupaten Karimun ini dapat dilaksanakan dan diwujudkan,” tegas Menko Airlangga.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga memberi arahan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar saling menguatkan kerja sama.

Para Kepala Daerah diharapkan juga turut berperan aktif, termasuk dalam menjadikan program Reforma Agraria sebagai program prioritas daerah dan masuk ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

“Ini yang terpenting, pengalokasian APBD untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria,” pungkas Menko Airlangga.