Jadi Ekportir Ke-4 Terbesar Dunia, Penambak Udang Keluhkan Perizinan Yang Rumit

Pasardana.id - Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi mengatakan, bahwa udang masih menjadi komoditas ekspor primadona Indonesia saat ini.

Indonesia, kata dia, menjadi eksportir udang ke-4 terbesar di dunia.

“Udang ini menjadi ekspor primadona buat Indonesia. Jadi, ada 5 miliar dolar AS nilai ekspor perikanan kita dan 40 persennya itu disumbang oleh ekspor udang ini,” ujarnya, seperti dilansir dalam rilis Setwapres, Senin (08/5).

Meski demikian, para penambak udang di Indonesia yang tergabung dalam Perkumpulan Petambak Udang Indonesia (PPUI) mengaku masih mengalami banyak kendala.

Hal tersebut diketahui setelah Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menerima pimpinan Shrimp Club Indonesia (SCI), perhimpunan penambak udang intensif.

Di kesempatan tersebut, Ketua SCI, Haris Muhtadi menyebutkan, produksi udang nasional target dari KKP pada 2024 itu naik 2,5 kali lipat.

Sementara itu, pihaknya merasa kesulitan karena fakta di lapangan, pihaknya banyak menghadapi kendala, terutama terkait perizinan yang mencapai 21 item.

Dia menyebut, bahwa tingginya jumlah perizinan yang harus dimiliki oleh penambak juga dipersulit dengan proses pengurusan perizinan ke sekitar 5 kementerian/lembaga berbeda.

Sebelum memohon audiensi dengan Wapres, pihaknya telah berdiskusi dengan KKP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perdagangan, tetapi belum menemui jalan keluar terkait beberapa peraturan yang tumpang tindih.

Ketidaksinkronan peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kata Haris, mempersulit operasional budidaya tambak di lapangan.

"Antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering kali tidak sinkron, sehingga mempersulit kami, baik yang sudah berjalan walaupun yang hendak ekspansi," tutur Haris.

Usai pertemuan tersebut, Jubir Wapres, Masduki Baidlowi menyampaikan, pemerintah akan berupaya untuk mencarikan solusi, salah satunya adalah bagaimana agar perizinan bisa diperingkas.

"Bagaimana agar perizinan tambak udang ini bisa diperingkas. Itu yang akan coba dibicarakan di Sidang Kabinet yang akan datang," tutur Masduki.

Selain itu, dia menambahkan, Wapres Ma'ruf Amin juga menerima laporan terkait masalah investasi para petambak udang.

“Begitu juga bagaimana agar investasi ini tidak banyak terganggu di lapangan karena keluhan dari para investor," ucapnya.