Pasardana.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
melalui Direktorat Jenderal Perumahan, telah menyelesaikan 22 tower Hunian
Pekerja Konstruksi (HPK) berteknologi Modular di Ibu Kota Negara (IKN)
Nusantara.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan,
dalam proses pembangunan HPK, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga
kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and
Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).
"Pertama adalah environmental atau lingkungan dengan menerapkan lean
construction dan green construction , kedua adalah social atau sosial yang
bertujuan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi para pekerja konstruksi
yang membangun IKN. Selanjutnya yang ketiga adalah governance atau tata
kelola perusahaan yakni membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi,
sehat, efisiensi dan efektif," ujar Iwan, seperti dilansir dari siaran pers,
Jumat (14/4/2023).
Dijelaskan, HPK berupa rumah susun tersebut dibangun dengan teknologi modular
yang mengedepankan kecepatan konstruksi dan meminimalisir sisa material (zero
waste).
Saat ini, sebanyak 12 tower sudah fungsional dan menjadi tempat tinggal bagi
para pekerja konstruksi yang membangun sejumlah infrastruktur di IKN
Nusantara.
Iwan menambahkan, dalam proses pembangunan HPK, Kementerian PUPR menerapkan
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai dengan Peraturan Menteri
PUPR Nomor 10 Tahun 2021 agar pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana
dan aman dari sisi kontruksi.
HPK dapat menampung sebanyak 14.736 orang pekerja konstruksi. Dan beberapa
tower tersebut juga sudah dihuni oleh para pekerja konstruksi," terang Iwan.
Di kesempatan yang sama, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Kalimantan II, H. Hujurat mengatakan, pembangunan HPK tersebut merupakan wujud
perhatian pemerintah kepada para pekerja konstruksi IKN Nusantara supaya dapat
tinggal di hunian yang layak.
Selain itu, juga untuk meminimalisir munculnya kawasan kumuh di sekitar IKN
Nusantara.
Pembangunan dimulai sejak 29 Agustus 2022 hingga 20 Januari 2023 oleh
setidaknya 368 pekerja yang terlibat. Kontraktor pelaksana pembangunannya PT.
Wijaya Karya Gedung - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. KSO dengan anggaran
sebesar Rp567,008 miliar, jelas Hujurat.
Kementerian PUPR juga telah melengkapi HPK dengan sejumlah fasilitas pendukung
seperti mess hall atau ruang serbaguna, ruang makan, tempat ibadah, klinik
kesehatan, kantor pengelola serta beberapa fasilitas penunjang lainnya.
Saat ini, HPK akan segera serah terima pengelolaan dari Kementerian PUPR
kepada Otorita IKN untuk dikelola melalui Badan Usaha Milik Otorita, tutup
Hujurat.
