Pasardana.id - Demi mengundang investor agar masuk ke proyek pembangunan
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi
menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian
Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi
Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
PP tersebut dibuat dengan tujuan supaya percepatan pembangunan dan
pengembangan IKN bisa tercapai.
"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu memberikan
kebijakan khusus pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan
fasilitas penanaman modal kepada pelaku usaha yang melakukan investasi dan
kegiatan ekonomi dan/atau membiayai pembangunan dan pengembangan Ibu Kota
Nusantara dan/atau daerah mitra," isi aturan tersebut yang dikutip, Kamis
(9/3).
Beberapa insentif yang diberikan bagi investor melalui aturan ini adalah izin
berusaha hingga puluhan tahun, pembebasan pajak penghasilan (PPh) Badan sampai
100 persen, sampai mengizinkan pekerja asing tinggal di IKN sampai 10 tahun
dan dapat diperpanjang.
Misalnya, untuk hak guna usaha (HGU), Pemerintah memberikan izin perpanjangan
hingga 190 tahun.
Di mana, dibagi dalam dua tahap, yakni; Pertama, 95 tahun dan dapat
diperpanjang 95 tahun lagi.
Kemudian, hak guna bangunan sampai 80 tahun dan diperpanjang sesuai dengan
perjanjian yang disepakati antara pelaku usaha dan pemerintah.
"Dalam hal jangka waktu pemberian HGB untuk siklus pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan berakhir, HGB dapat diberikan kembali untuk 1
(satu) siklus kedua apabila diperjanjikan," isi pasal 19 ayat 4 aturan
tersebut.
Presiden Jokowi juga menjanjikan perusahaan asing yang mau memindahkan
kantornya ke IKN Nusantara bakal dapat insentif berupa pembebasan pajak
penghasilan (PPh) Badan hingga 100 persen.
"Pelaku usaha yang berstatus subjek pajak luar negeri yang mendirikan dan/atau
memindahkan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya ke Ibu Kota Nusantara
diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan," isi Pasal 35 ayat 1
PP tersebut.
Masa berlaku fasilitas perpajakan ini bakal berlaku sampai 10 tahun.
Setelahnya, maka insentif pengurangan pajak akan menjadi lebih kecil yakni 50
persen dan berlaku lagi untuk 10 tahun berikutnya.
Fasilitas pajak ini bakal diberikan kepada pelaku usaha dengan ketentuan;
Pertama, memiliki minimal dua unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang
terkait di luar Indonesia.
Kedua, memiliki substansi ekonomi di Ibu Kota Nusantara, dan ketiga, membentuk
badan hukum dalam bentuk perseroan.
Presiden Jokowi juga memberikan insentif bagi perusahaan melalui pembebasan
pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).
Hal ini tentu bakal mendorong minat masyarakat untuk bekerja di IKN.
Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta.
Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari
APBN dikecualikan.
"Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
penghasilan yang diterima pegawai tertentu diberikan fasilitas berupa Pajak
Penghasilan ditanggung pemerintah dan bersifat final," tulis pasal 50 ayat 2
PP tersebut.
Presiden Jokowi memberikan insentif berupa pengurangan PPh Badan sebesar 100
persen bagi perusahaan di bidang infrastruktur dan layanan umum yang bakal
beroperasi di IKN Nusantara.
"Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1) diberikan sebesar 100 persen dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang
terutang," tulis pasal 29 PP tersebut.
Namun, pemberian fasilitas pembebasan PPh Badan 100 persen ini berlaku untuk
perusahaan dalam negeri, bukan untuk asing.
Syaratnya, pembebasan PPh Badan 100 persen bisa diberikan jika nilai penanaman
modalnya minimal Rp10 miliar.
Fasilitas ini hanya berlaku untuk bidang usaha yang memiliki nilai strategis
untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan IKN, meliputi infrastruktur dan
layanan umum, bangkitan ekonomi dan bidang usaha lainnya.
