Turunkan Pungutan Ekspor CPO, Luhut Koordinasi Dengan Sri Mulyani

Pasardana.id - Pemerintah berencana menurunkan pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Rencana kebijakan tersebut dilakukan agar harga tandan buah segar (TBS) sawit kembali bernilai, dan dalam dua minggu ini ekspor CPO akan kembali lancar.

Demi memuluskan rencana tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pun langsung berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

“Nah kita coba dua minggu dari sekarang, (agar) ekspor mulai lancar. Tidak hanya itu saja, tadi malam saya bicara pada Menteri Keuangan (soal) PE-nya (pungutan ekspor) akan kita bawa sampai ke bawah. Kita kasih insentif untuk ekspor,” kata Luhut di Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022).

Menurut Luhut, selama ini ekspor untuk kelapa sawit sering mengalami kesulitan. Bahkan, ekspor minyak sawit belum sepenuhnya terealisasi.

Harapannya, dengan memperlancar proses ekspor, harga tandan buah segar (TBS) di pasaran dapat berangsur naik.

"Mungkin pertengahan bulan, belasan, minggu depan akhir itu ekspor sudah mulai lancar. Kalau itu lancar, kita harapkan TBS bisa naik," ujar Luhut.

"Kalau ekspor, tangkinya ekspor. Dia ambil kelapa sawit, TBS nanti diproses. Tentu harganya naik," lanjutnya.

Seperti diketahui, tarif pungutan ekspor maksimum untuk minyak sawit mentah USD200 per ton dan bea keluar (BK) USD288 per ton seperti tertuang dalam PMK No. 98/PMK.010/2022.

Peraturan tersebut berlaku efektif hingga 31 Juli.

Tetapi, ketetapan tersebut tidak berlaku bagi produsen sawit yang tidak mengikuti domestic market obligation (DMO).

Luhut menuturkan, untuk mengerek harga TBS, pihaknya juga akan menggenjot biodiesel 40 persen atau B40 dari sebelumnya B30.

Saat ini, ada 2,5 juta ton CPO akan didistribusikan untuk energi bahan bakar kendaraan bermotor tersebut.

“Untuk solar juga nanti akan diberikan CPO untuk mengurangi sulfur-nya sehingga bisa total 3 juta ton CPO terserap, dengan demikian, harga (TBS) bisa naik,” kata Luhut.

Menurutnya, industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis, karena lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja dalam industri ini, serta merupakan penghasil ekspor terbesar.

Sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola yang berjalan dan perbaikan yang dibutuhkan.

“Nantinya, dari hasil audit, kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh soal tata kelola dan perbaikan yang diperlukan,” ujarnya.