Indonesia-Korsel Sepakat Bahas Pemulihan Rantai Pasokan Global di G20

Pasardana.id - Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dan Korea Selatan yang diwakili Park Jin bersepakat untuk melakukan upaya pemulihan rantai pasokan global, khususnya makanan dan pupuk.

“Hal tersebut merupakan salah satu agenda penting yang perlu dibahas dalam Pertemuan Menlu G20,” sebut pernyataan Kemenlu RI, Kamis (7/7/2022).

Diketahui, kedua Menlu melakukan pertemuan bilateral di sela-sela rangkaian kegiatan Pertemuan Menlu G20 yang digelar di Nusa Dua, Badung, Bali.

Adapun pada pertemuan bilateral dengan Retno, Menlu Korea Selatan, Park Jin juga menyampaikan dukungannya terhadap presidensi Indonesia di G20 pada tahun ini, dan juga di ASEAN pada 2023.

Dalam konteks kerja sama bilateral, Pemerintah Korea Selatan mengusulkan mekanisme konsultasi 2+2, yakni antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara.

Sebagai informasi, pertemuan utama menteri luar negeri kelompok 20 negara ekonomi besar dunia (G20 FMM) akan berlangsung Jumat (8/7/2022).

Pertemuan Menlu G20 yang akan dibagi menjadi dua sesi utama ini, mengusung tema 'Membangun dunia bersama yang lebih damai, stabil, dan sejahtera'.

Dimana, pada sesi pertama berfokus pada upaya penguatan multilateralisme dan akan membahas langkah bersama memperkuat kolaborasi global dan membangun rasa saling percaya antarnegara untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi stabilitas, perdamaian, dan pembangunan dunia, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.

Sedangkan untuk sesi kedua G20 FMM, akan berfokus pada isu ketahanan pangan dan energi dan akan membahas langkah-langkah strategis mengatasi krisis pangan, kelangkaan pupuk, dan kenaikan harga komoditas global.

"Kenaikan harga komoditas dan terganggunya rantai pasokan global berdampak besar bagi negara berkembang. Untuk itu, G20 sebagai forum ekonomi yang mewakili berbagai kawasan di dunia, memiliki kekuatan untuk membahas isu-isu tersebut secara komprehensif untuk menemukan solusi sosial ekonomi yang berkelanjutan," sebut pernyataan Kemenlu RI.