Pasardana.id-Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki menggandeng
berbagai pihak mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan daerah,
hingga masyarakat dalam mewujudkan program prioritas Koperasi dan UKM sebagai
upaya mendorong kebangkitan ekonomi nasional.
MenkopUKM menegaskan, saat ini sekitar 70 persen program pendorong pemulihan
ekonomi nasional berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM
(KemenKopUKM), sehingga kerja sama dan sinergi stakeholders perlu dilakukan
dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat.
"Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet sering menegaskan, bahwa
yang ada itu program kabinet bukan program kementerian. Saya juga meminta,
program ini bukan hanya program kedeputian, tetapi program kementerian.
Bersama-sama kita membangun spirit baru mewujudkan program prioritas ini, kata
MenKopUKM Teten Masduki, seperti dilansir dari siaran pers, Senin (20/6/2022).
Menteri Teten melanjutkan, KemenKopUKM harus membangun spirit baru serta
mencari ide alternatif baru terkait akses pembiayaan dan pasar.
Kita harus berhenti bekerja hanya sekadar formalitas. Pola pikir ini perlu
diubah. Mulai punya semangat membangun ekonomi berbasis kerakyatan. Di mana
hal ini menjadi landasan kerja kita. Jadi jangan hanya bekerja pada tataran
penyerapan anggaran saja. Kita harus ubah itu. Komitmen bekerja secara penuh,
katanya.
KemenKopUKM memiliki 6 program prioritas yaitu, Pendataan Lengkap Koperasi dan
UMKM, Major Project: Pengelolaan Terpadu UMKM, Implementasi Perpres Nomor 2
Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Redesign: PLUT-
KUMKM/The New PLUT sebagai Center of Excellence, Koperasi Modern melalui
Korporatisasi Pangan (Petani dan Nelayan), dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Lebih jauh MenKopUKM mengatakan, pihaknya ingin memastikan 6 agenda tersebut
bisa dijalankan lewat sinergi kedeputian dan Pemerintah Daerah.
Agenda besarnya adalah, bagaimana meningkatkan produktivitas, serta kualitas
produk UMKM, sehingga bagaimana semua itu mendorong terwujudnya target
kewirausahaan.
Saya ingin sampaikan, sinergi program ini sangat penting. Menyelaraskan
produktivitas KUMKM dan menambah wirausaha baru untuk naik kelas, katanya.
Diakui Menteri Teten, selama ini pihaknya masih kesulitan menyusun program
yang lebih presisi, lantaran belum memiliki data yang kuat. Di mana
kementerian hanya melihat data statistik UMKM yang sekarang. Kembali kata
Teten, perlunya dilakukan sinergitas.
Jika kita tidak punya data yang lebih lengkap, kita tidak tahu data yang
dibutuhkan UMKM. Karena itu pendataan lengkap menjadi prioritas, supaya bisa
menyusun perencanaan program evaluasi yang lebih presisi dalam menjawab
kebutuhan UMKM. Agar mereka bisa naik kelas meningkatkan produktivitas dan
kualitas UMKM bersaing di masa depan, ujar Menkop Teten.
Selanjutnya, bagaimana mengimplementasi program major project. Produk unggulan
di satu daerah yang potensinya memiliki potensi permintaan pasar yang besar,
namun supply chain-nya masih kurang.
Maka kita jemput bola, tidak bisa kita diam saja, pasif. Pendekatan kita
berubah menjadi lebih proaktif. Terutama bagi UMKM yang memiliki keunggulan
domestik untuk kita perbaiki, membangun ekosistem dan rantai pasoknya, agar
UMKM kita fokus. Kita fokus menggarap produk UMKM yang punya potensi besar,
kata Menteri Teten.
Sementara untuk pengembangan kewirausahaan nasional, bagaimana target
menyiapkan diri menjadi negara maju, yang minimal harus mencapai 4 persen.
Saat ini rasio kewirausahaan kita baru 3,18 persen, ini sudah bertahun-tahun,
kritik bahwa program UKM belum cukup relevan, efektif untuk melahirkan atau
mencetak wirausaha mapan, ujarnya.
Sampai tahun 2024, KemenKopUKM menargetkan 1 juta wirausaha mapan.
Untuk itu Pemda juga harus punya target, agar target tersebut bisa
dikembangkan untuk naik kelas.
Inisiatif terutama kalangan anak muda dan kampus yang memperoleh pendidikan
tinggi, perlu menyiapkan wirausaha muda untuk masa depan baik di pasar dalam
negeri dan global.
Ini juga yang perlu kita kaitkan dengan redesign PLUT, betul-betul menjadi
rumah bersama UMKM. Bukan hanya sebagai konsultasi saja. PLUT menjadi bagian
melahirkan/mencetak wirausaha mapan baru, maupun digitalisasi UMKM hingga 30
juta UMKM, yang saat ini baru 19 juta, kata Teten.
Kemudian program Pengentasan Kemiskinan yang saat ini mencapai 4 persen.
Berbeda dengan Kemensos, KemenKopUKM lebih menekankan ke pemberdayaan ekonomi.
Koperasi modern menjadi bagian yang dituntaskan, modern bukan hanya model
bisnisnya tapi juga manajemennya.
Banyak koperasi jadul, mindsetnya masih lemah. Saya kira perlu reforma,
bagaimana transformasi koperasi dengan mengadopsi teknologi digital. Kita juga
punya masalah besar Koperasi Simpan Pinjam (KSP), kata Menteri Teten.
Saat ini, KemenKopUKM sedang menangani 8 KSP bermasalah dengan total kerugian
mencapai Rp26 triliun. Kementerian telah membentuk satgas, memastikan 8
koperasi bermasalah menjalankan putusan PKPU.
Terus terang jika ini tidak diatasi, bisa menjadi bom waktu di kemudian hari.
Sebagaimana yang telah dilakukan Bareskrim dan PPATK, semoga ini berjalan
baik. Namun kita mesti memperbaiki sektor pengawasan agar lebih baik. Sehingga
kami melihat perlunya meninggalkan legacy perbaikan koperasi ke depan yang
perlu diprioritaskan, yakni lewat Revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian,
jelas Menteri Teten.
Hadir dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi,
UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali, Senin (20/6) di antaranya:
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim,
Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah, Deputi Bidang Usaha Mikro Eddy
Satria, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Hanung Harimba Rachman,
dan Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi.
Selain itu hadir pula, Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta, Gubernur Bali
yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina,
Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Agustina Murbaningsih, Direktur
Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan Halimah
Pujihastuti, Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas
Ahmad Dading Gunadi, Para Pejabat Eselon I dan II, Staf Khusus Menteri dan
Jajaran Direksi Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM,
serta Para Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM.
