Pasardana.id - Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan penggunaan
Rupiah pada kegiatan internasional, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor
24/6/PBI/2022 tentang Kebijakan Penggunaan Rupiah pada Kegiatan Internasional.
Dimana, peraturan tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal 27 April 2022.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam
keterangan tertulis, Selasa (10/5/2022) mengatakan, kebijakan penggunaan
Rupiah pada kegiatan internasional dimaksudkan tak lain adalah untuk mendukung
kegiatan perekonomian nasional.
Hal ini, kata Erwin, diharapkan mampu mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah,
mendorong pendalaman pasar keuangan dan mendorong perbaikan struktur ekonomi
domestik.
Sementara itu, terkait substansi pengaturan dalam ketentuan meliputi prinsip
utama penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional, yakni penggunaan Rupiah
hanya dapat dilakukan di dalam wilayah NKRI dan jika digunakan di luar NKRI,
penggunaannya dapat dilakukan terbatas sepanjang memberikan dampak dan manfaat
positif bagi perekonomian Indonesia.
Kemudian, substansi lainnya, yakni ruang lingkup pengaturan kebijakan
penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional melingkupi aspek penggunaan
Rupiah dalam konteks yuridiksi dan pelaku, yang meliputi penggunaan Rupiah
oleh penduduk dan bukan penduduk di luar wilayah NKRI dan penggunaan Rupiah
bukan penduduk di dalam wilayah NKRI.
Ditambahkan Erwin, substansi lainnya adalah pengaturan kebijakan penggunaan
Rupiah di luar wilayah NKRI, termasuk cakupan berdasarkan bentuknya (fisik,
rekening dan instrumen keuangan digital) serta penggunaannya (kuotasi,
transasksi keuangan dan pencatatan transaksi keuangan).
Selain itu, substansi pengaturan juga terdiri dari penegasan pengaturan
penggunaan Rupiah oleh bukan penduduk di dalam wilayah NKRI perlu didukung
underlying kegiatan perekonomian.
Dengan demikian, ketentuan ini menjadi dasar dari beberapa ketentuan kebijakan
moneter terkait penggunaan Rupiah di luar wilayah NKRI dan/atau di dalam
wilayah NKRI yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia sejak 2001.
Adapun ketentuan yang dimaksud, yakni PBI3/3/PBI 2001, PB Nomor 4/8/PBI/2002,
PBI Nomor 19/11/PBI/2017 dan PBI Nomor 20/10/PBI/2018.
