Pencairan THR Yang Tertunda, Sri Mulyani : Karena Masalah Teknis

Pasardana.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan adanya kemungkinan keterlambatan pencairan tunjangan Hari Raya atau THR terhadap sejumlah aparatur sipil negara atau ASN.

Hal tersebut dikarenakan masalah teknis.

Sebelumnya, Bendahara Negara ini menjelaskan, bahwa pencairan THR bagi para ASN mulai berlangsung pada H-10 Idul Fitri.

"Dalam hal THR itu belum bisa dibayarkan karena masalah teknis. Namun, THR tetap dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri, tetapi tentu kami berharap ini bisa dibayar sebelum Idul Fitri," ujar Sri Mulyani belum lama ini.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menerangkan, bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga dapat menyampaikan surat perintah membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sejak 18 April 2022 dan pembayaran THR dapat langsung berjalan.

Dia berharap, bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga, serta Pemerintah Daerah dapat membayarkan THR kepada para ASN dan pegawai pemerintahan mulai H-10 Idul Fitri.

Menurutnya, penting bagi para pekerja tersebut untuk menerima THR sebelum Hari Raya.

Sebagai informasi, hingga Rabu (20/4/2022), pembayaran THR senilai Rp6,7 triliun kepada para ASN dan pensiunan sudah berlangsung.

Adapun total anggaran THR ASN mencapai Rp25,3 triliun, terdiri dari Rp10,3 triliun untuk pusat dan Rp15 triliun untuk daerah.

Pemerintah telah menerima pengajuan 33.749 surat perintah membayar untuk 1.648.248 pegawai dengan nilai Rp6,17 triliun.

Kementerian Keuangan sudah mencairkan sebagian besar THR sesuai pengajuan itu, dengan yang masih dalam proses senilai Rp271 miliar untuk 83.020 pegawai.

“Jumlah THR yang sudah dicairkan sebesar Rp5,9 triliun untuk 1.565.228 pegawai,” ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto pada Kamis (21/4) lalu.

Adapun, pemerintah telah membayar THR senilai Rp577,78 miliar untuk THR ASN pemerintah daerah. Sebanyak 168.815 pegawai di 27 Pemda telah menerima THR.

Selain itu, pemerintah pun membayarkan THR bagi para pensiunan yang telah dilakukan oleh PT Taspen senilai Rp7,28 triliun atau sekitar 93 persen dan PT Asabri senilai Rp1,13 triliun atau 98 persen.

“Pembayarannya rata-rata telah mencapai sekitar 95 persen dan dapat segera rampung,” ujar Hadiyanto.