PLN : Penyesuaian Tarif Listrik Kewenangan Dari Pemerintah

Pasardana.id - Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN, Agung Murdifi mengatakan, PLN masih menunggu arahan pemerintah untuk menyesuaikan tarif listrik nonsubsidi atau tarif adjustment.

"Penyesuaian tarif listrik ini merupakan kewenangan dari pemerintah," ujarnya, Rabu (9/3/2022).

Menurutnya, penyesuaian tarif listrik ini dilakukan karena telah terjadi perubahan terhadap faktor yang mempengaruhi biaya pokok penyediaan listrik.

Saat ini, per 8 Maret 2022, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sudah di level Rp14.394 per USD (Jisdor Bank Indonesia).

Sementara harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) Februari sudah menyentuh USD95,72 per barel.

Sementara mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga konsumen (IHK) mengalami deflasi 0,02 persen pada Februari 2022.

Ditambahkan Agung, sebagai perusahaan pelat merah sektor kelistrikan PLN akan memastikan kesediaan pasokan listrik untuk pelanggan.

"PLN sebagai operator dan penyelenggara kelistrikan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pasokan listrik yang andal bagi pelanggan," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Rida Mulyana saat konferensi pers virtual, Januari 2022 lalu, memastikan tarif listrik untuk golongan non subsidi naik pada tahun ini.

Sejak 2017, tarif listrik tersebut tidak berubah karena berbagai alasan.

"Kami sudah sepakat di 2022 diterapkan maksimum enam bulan, artinya selebihnya tidak (diterapkan)," ujarnya.

Rida melanjutkan, penyesuaian tarif ini bersifat kondisional dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi.

Namun, penyesuaian tarif listrik tidak berlaku dalam waktu dekat alias bukan di triwulan I atau II-2022.

Hal ini disebabkan harga pangan yang tengah melambung.

Dikhawatirkan, menimbulkan inflasi yang parah bila harga listrik ikut naik dalam waktu yang sama.

"Kalau saya sih perkirakan dengan ada Omicron triwulan II pun enggak naik. Triwulan III mungkin IV ke sanalah yang mungkin bisa dipertimbangkan. Alasannya, ya kondisi ini, mudah-mudahan semakin membaik komoditas lain, seperti LPG, minyak goreng anteng dulu. Jangan semua naik, inflasi bisa nggak terkontrol nanti," tandasnya.