Pasardana.id - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan melakukan
audit bersama untuk mengawasi transaksi aset kripto dan non-fungible token
(NFT).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam
Rapat Kerja Bersama Komisi III DPR pada Senin (31/1).
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia
(Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda, menyambut baik upaya
yang dilakukan oleh PPATK dan Bappebti.
Menurutnya, langkah tersebut akan membuat industri aset kripto dan NFT menjadi
legitimate dan semakin sehat.
"Pelaksanaan joint audit antara PPATK dan Bappebti akan membuat industri
aset kripto dan NFT menjadi lebih sehat. Langkah ini bisa melindungi investor,
pedagang dan lembaga terkait lainnya. Masyarakat juga bisa lebih confidence
untuk masuk ke industri, karena sudah ada kejelasan transaksi yang dapat
mencegah penyalahgunaan praktik pencucian uang," kata pria yang akrab disapa
Manda, dalam keterangan pers, Jumat (04/2).
Seperti yang kita ketahui bersama, perdagangan aset kripto di Indonesia
diperbolehkan dan diawasi oleh Bappebti di bawah Kementerian Perdagangan sejak
2019.
Sementara itu, Bappebti akan menyusun kebijakan yang tepat untuk mengatur
transaksi NFT di Indonesia. Namun, menunggu ekosistem bursa kripto terbentuk
yang diperkirakan selesai pada kuartal I 2021.
Soal penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan
pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal, sudah diatur
dalam Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program APU-PPT
Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
"Adanya kewajiban penerapan program APU PPT oleh para pedagang aset kripto
sesuai dengan yang diatur dalam PerBa, seperti kewajiban Proses Uji Tuntas
Pelanggan (Customer Due Diligence Process), kewajiban pemantauan transaksi,
adanya kewajiban pelaporan setiap transaksi Aset Kripto yang mencurigakan
kepada PPATK dan Bappebti, dan peran serta direksi dalam penerapan APU PPT,"
terang Manda.
Ditambahkan, pedagang aset kripto juga harus menjalankan regulasi AML (Anti
Money Laundering) yang mewajibkan melakukan prosedur KYC (Know your
Customer), yang artinya saat ingin membuat akun diharuskan mengunggah KTP
sebagai identitas.
Setelah lulus proses identifikasi dan verifikasi sesuai ketentuan APU dan PPT,
pelanggan dapat diberikan akun untuk transaksi perdagangan asset Kripto
Peraturan tersebut memberi ruang pengembangan usaha inovasi komoditas digital,
kepastian berusaha di sektor digital, serta memberi kepastian dan perlindungan
hukum bagi masyarakat, termasuk dana nasabah atau pengguna aset kripto.
"Sebuah teknologi baru apa pun, bisa dipakai untuk kejahatan maupun kebaikan,
tergantung penggunanya. Namun, balik lagi, aset kripto dan NFT dibangun di
atas teknologi blockchain yang dapat meningkatkan transparansi, sekaligus
mengurangi peluang korupsi," pungkas Manda.
