Kemnaker Tawarkan Pendidikan Pelatihan Vokasi Berbasis Komunitas di Presidensi G20

Pasardana.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menawarkan kebijakan salah satu konsep atau rekomendasi kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis komunitas (BLK Komunitas) di Balai Latihan Kerja Komunitas ke anggota G20.

Melalui kebijakan tersebut diyakini akan memperkuat akses dan kualitas pelatihan, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat pedesaan (rural areas).

"Ini konsep (pelatihan berbasis komunitas-red) yang kita tawarkan ke negara-negara Anggota G20 dan saya yakin beberapa negara juga memiliki setting sosial budaya yang sama dengan kita," ucap Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi saat menjadi pembicara Kick Off G20 on Education and Culture, Gelar Wicara I bertajuk Solidaritas dan Kemitraan Serta Masa Depan Dunia Kerja Pasca COVID-19 secara virtual, Rabu (09/2).

Menurutnya, pelatihan vokasi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dalam mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja.

Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, ia melanjutkan, menawarkan akses pelatihan vokasi yang berkualitas bagi warga yang kurang beruntung, termasuk warga perdesaan.

Selaku Chair Employment Working Group (EWG), Anwar mengatakan, upaya ini sejalan dengan salah satu tema atau isu prioritas yang diusung pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan.

Dia juga mengingatkan pengembangan kapasitas SDM, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan perusahaan, tetapi juga tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk individu, serikat pekerja/serikat buruh, dan masyarakat.

"Dalam konteks ke Indonesia-an, membangun SDM unggul, membangun SDM berbudaya dan berkarakter, itu tanggung jawab kita semua," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam Presidensi G20 Indonesia pada 2022, Kemnaker mengusung empat isu prioritas.

Termasuk di antaranya, penciptaan lapangan kerja berkelanjutan menghadapi perubahan dunia kerja serta pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas.

Isu prioritas lain yang diusung Kemnaker yakni pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan dan pelindungan tenaga kerja yang adaptif dan inklusif dalam merespons dunia kerja yang terus berubah.

"Harapan kita, sesuai arahan Pak Presiden, kita bukan hanya memimpin sidang tapi betul-betul akan menjadi role model pimpinan, yang akan menjadi referensi bagi setiap isu yang akan dimunculkan dalam G20," pungkasnya.