Menkeu Ungkap Rencana Pemerintah Siapkan Anggaran Untuk Ibu Kota Negara

Pasardana.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa pemerintah saat ini sudah mulai membahas anggaran untuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Meskipun dia belum merincinya, alokasi anggaran tersebut akan mulai dilakukan tahun ini dan tahun depan.

"Ini kita akan lihat, sudah dibahas, kita mulai hitung. Ini kita akan lihat di 2022 dan 2023," kata dia, dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (03/01/2022).

Pemerintah sebelumnya memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk pemindahan Ibu Kota baru mencapai Rp466 triliun.

Kebutuhan anggaran ini akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp89,4 triliun, Rp253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan Rp123,2 triliun dari swasta.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta menyebutkan, saat APBN 2022 disahkan, memang belum ada anggaran langsung kepada pembangunan Ibu Kota baru.

Namun dengan penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara maka anggarannya pun akan disiapkan.

"Untuk IKN kita belum menganggarkan secara jelas eksplisit di APBN 2022. Karena waktu pada APBN ditetapkan di September, ini belum ada kepastian kita memulai di 2022 atau kapan. Tapi dengan penyampaian RUU ke DPR dan dibahas kita sudah mulai siapkan," ungkapnya.

Meski demikian, Isa mengungkapkan, saat ini ada sejumlah kegiatan kementerian/lembaga (K/L) yang dilakukan di Kalimantan Timur sebagai bagian dari proses awal pembangunan Ibu Kota baru.

Misalnya penanganan sungai, sumber air, dan waduk oleh Kementerian PUPR yang merupakan bagian penyediaan air bersih di Ibu Kota baru.

"Jadi banyak aktivitas yang sudah dilakukan atau sudah direncanakan tapi mungkin tidak detailkan. Namun nantinya terlihat salah satu kontribusi untuk pembangunan IKN, nanti akan lebih konkret kalau RUU sudah disahkan," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, DPR dan pemerintah menyepakati angka Belanja Negara di dalam APBN 2022, yakni sebesar Rp2.714,2 triliun.

Belanja negara tersebut bakal dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.944,5 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa alias TKDD sebesar Rp769,6 triliun.

Belanja negara yang disepakati DPR dan pemerintah tersebut juga berbeda dengan Laporan Nota Keuangan Jokowi.

Pada Laporan Nota Keuangan, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa Belanja Negara dalam APBN 2022 sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta TKDD sebesar Rp770,4 triliun.

Adapun Menkeu Sri Mulyani sebelumnya menegaskan, Belanja Negara bakal dialokasikan untuk penanganan pandemik COVID-19 dan pemulihan ekonomi seiring dengan upaya reformasi struktural.

"Berbagai program penanganan pandemik COVID-19 dan pemulihan perekonomian masih akan berlanjut agar dapat menstimulasi perekonomian, sehingga target penyelesaian program-program prioritas nasional dapat tetap tercapai," tutur Menkeu Sri Mulyani.