Pos Indonesia Berkomitmen Percepat Distribusi BST

Pasardana.id - Sebagai poros utama dan partner dari Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), PT Pos Indonesia (Persero) terus berupaya mempercepat penyaluran bansos di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

Direktur Utama (Dirut) PT Pos Indonesia  (Persero), Faizal Rachmad Djoemadi mengungkapkan, Pos Indonesia secara intensif turun dan mengecek langsung proses penyaluran BST tersebut agar tepat sasaran.

Dirinya mengakui masih terdapat kendala yang terjadi di lapangan terkait penyaluran BST tersebut, namun semuanya masih dapat terkontrol.

“Banyak daerah yang sulit dijangkau terutama di wilayah 3T yang akses infrastruktur dan transportasinya terbatas. Tapi inilah tugas Pos Indonesia dalam pendistribusian Bansos Tunai, yakni menjangkau masyarakat di wilayah 3T, karena banyak yang tidak memiliki rekening Bank,” kata Faizal, dalam keterangan, Kamis (16/9/2021).

"Makanya, kami menemukan beberapa kendala yang terjadi di lapangan terkait penyaluran Bansos Tunai, tapi sejauh ini masih dapat terkontrol," sambung Faizal.

Dia menambahkan, petugas Pos Indonesia juga selalu berkoordinasi dengan kelurahan dan RW setempat agar penyaluran Bansos Tunai tersebut dapat dilakukan secara optimal.

Penyaluran Bansos Tunai tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak PPKM, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Seperti diketaui, program Bansos Tunai yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemensos masih terus dilakukan. Bantuan sebesar Rp300.000 yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, khususnya dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai wilayah.

Bansos Tunai ini diperuntukkan hanya bagi masyarakat yang tidak mampu yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) kriteria penerima bansos tunai Rp300.000 adalah mereka yang memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), KK (Kartu Keluarga), dan telepon yang bisa dihubungi.

Kemensos pun telah menyiapkan tiga langkah strategis dalam pendistribusian program bantuannya. Pertama, melakukan sinkronisasi dan pemadanan data penerima bantuan dengan NIK di Kementrian Dalam Negeri.

Kedua, memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan. Bantuan sosial existing seperti Program Keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Ketiga, menggunakan teknologi berbasis digital untuk menyiapkan aplikasi belanja bagi penerima bantuan.

Kantor Pos di daerah bergerak berdasarkan data dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk penyesuaian data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK). Oleh karena itu, Pos Indonesia dan Pemerintah untuk aktif melakukan pemuktahiran data.