Pasardana.id -**** Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang penting adanya
payung hukum yang lebih kuat untuk mengatur pemecahan saham (Stock Split)
dan penggabungan saham (reverse stock).
Rencana itu tertuang dalam rancangan peraturan OJK tentang pemecahan dan
penggabungan saham perusahaan terbuka yang diunggah pada laman Bursa Efek
Indonesia (BEI), Kamis (26/8/2021).
OJK perlu mengatur mengenai persyaratan dan prosedur pelaksanaan Pemecahan
Saham dan Penggabungan Saham dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam
rangka pemenuhan hak-hak pemegang saham, perlindungan investor, dan mendukung
mewujudkan perdagangan saham yang terjaga dengan baik, bunyi kutipan rancangan
itu.
Dalam pertimbangannya, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terdapat jumlah
signifikan emiten saham yang melakukan pemecahan saham dan penggabungan saham.
Sementara itu, dalam kaidah peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum
terdapat peraturan yang khusus mengatur mengenai pemecahan saham dan
penggabungan saham, baik peraturan OJK maupun peraturan Bursa Efek.
Sehingga dalam klausul berikutnya, OJK memerintahkan Bursa Efek wajib
menerbitkan ketentuan terkait permohonan persetujuan prinsip rencana pemecahan
saham dan penggabungan saham.
Sementara itu, emiten yang akan melakukan stock split atau reverse stok
diwajibkan menunjukan penilaian saham terkait fluktuasi harga saham Perusahaan
Terbuka yang signifikan.
Berikutnya, dalam rancangan beleid itu, OJK melarang emiten yang telah
melakukan stock split atau reverse stock dalam kurun waktu 12 bulan
melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, kembali
aksi tersebut dan pengabungan usaha atau peleburan usaha.
Dalam klausul lain, bagi emiten baru melakukan IPO (initial public offering)
baru dapat melakukan stock split dan reverse stock setelah 24 bulan sejak
tercatat di papan perdagang bursa.
