Pasardana.id - Menteri Badan usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir
menyebutkan bahwa ada yang salah dengan kebijakan impor beras.
Menurutnya, hal itu terjadi karena masalah kebijakan dan data yang tidak
sesuai.
"Itu yang salah (impor beras). Itu yang harus kita ubah. Bukan (kualitas),
tapi karena kebijakan. Antara impor dan produksi tidak pernah dijadikan satu
titik," kata Erick dalam sebuah wawancara di kanal Youtube milik Deddy
Corbuzier di Jakarta, Selasa (1/6/2021).
Erick mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan, data
di Indonesia tidak pernah menjadi satu. Karena itu, program satu data nasional
harus segera diwujudkan.
"Kalau enggak (diwujudkan), semuanya akan menjadi tidak jelas atau grey area
," ujarnya.
Mantan Bos Inter Milan itu pun memberikan contoh soal pupuk, di mana sekitar
53 persen atau 57 persen pupuk sudah nonsubsidi. Sisanya, sekitar 43 persen
atau 47 persen pupuk yang masih disubsidi.
Namun subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk pupuk meningkat dari Rp19
triliun menjadi Rp33 triliun. Padahal secara teori, kata Erick, kalau pasarnya
berkurang, maka nilai subsidi seharusnya semakin kecil.
"Dengan digitalisasi, dengan sistem satu data nasional, ini kesempatan bagi
Indonesia. Ini yang harus kita perbaiki. Dan waktunya tidak panjang, kalau
dalam 3-5 tahun ke depan kita tidak mengubah hal tersebut, habis kita,"
ungkapnya.
Diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya telah menandatangani Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Aturan data ini
bertujuan supaya pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang
akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses.
Data yang tersedia, termasuk sector pangan, energi, infrastruktur, maritim,
pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, hingga
reformasi birokrasi.
