Pasardana.id - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan, penyaluran dana desa selama kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro membaik.
Meskipun, angka penyalurannya masih rendah dari pagu anggaran yang tersedia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Taufik Madjid mengatakan, realisasi dana desa sejauh ini
baru Rp3,16 triliun di enam provinsi yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Bali.
Adapun pemerintah menyediakan pagu dana desa untuk enam provinsi tersebut
sebesar Rp24,82 triliun. Artinya, realisasi dana desa di enam provinsi
tersebut baru 12 persen.
"Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah kendala administrasi
penyaluran dana desa," ucap Taufik dalam Konferensi Pers Perpanjangan PPKM
Mikro, Senin (8/3/2021).
Salah satu kendala administrasi penyaluran dana desa, misalnya, pemindahan
buku dari rekening daerah ke rekening kas desa.
"Kami koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah cepat
mengurus persyaratan ini," kata Taufik.
Sementara itu, terdapat 12.192 desa yang sudah mencairkan dana desa. Pencairan
dilakukan untuk membantu penyelenggaraan kebijakan PPKM mikro di belasan ribu
desa tersebut.
Untuk selanjutnya, Taufik menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan
Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah (pemda) setempat cepat
mengurus seluruh dokumen-dokumen dalam menyalurkan dan mencairkan dana desa.
Dengan demikian, penyelenggaraan PPKM mikro bisa berjalan lancar.
Apalagi, PPKM mikro diperluas ke tiga provinsi. Tiga kawasan baru tersebut,
antara lain Kalimantan Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan.
"Kami berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar Pemda segera cepat
mengurus persyaratan," ujarnya.
Terakhir, dia juga menyinggung soal pos relawan. Sejauh ini, pos relawan ada
di 16 ribu desa. Kemudian ada tempat isolasi yang jumlahnya lebih dari 10
ribu.
"Jumlah tempat tidur 30 ribu. ODP di desa 19.620, kemudian pelaksanaan
sosialisasi lebih di 16 ribu desa," jelasnya.
Asal tahu saja, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro hingga 22 Maret 2021.
Keputusan itu disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto dalam keterangan pers, Senin (8/3/2021).
"Kebijakan dalam perpanjangan dan perluasan PPKM Mikro ini dilanjutkan untuk 2
minggu ke depan, yaitu tanggal 9 Maret-22 Maret 2021," ujarnya.
Kendati demikian, PPKM skala mikro kali ini 'hanya' diperluas ke 3 provinsi,
yaitu; Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.
"Kemudian dasar hukumnya sudah diterbitkan melalui Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 Tahun 2021," kata Airlangga.
