Pasardana.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo mengaku telah berdiskusi dengan PT Taspen
terkait tunjangan pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, kemungkinan untuk mendapatkan tunjangan pensiun sebesar Rp1 miliar
itu ada.
"Kami dengan Taspen juga sudah diskusi. Bagaimana kalau pensiunan ASN itu
nanti dapat tunjangan taspennya mencapai Rp1 miliar misalnya. Ya, dihitung-
hitung bisa kalau sejak awal bisa kita pertimbangkan dengan baik, katanya.
Tjahjo memastikan, dana pensiunan PNS akan diterapkan dengan jumlah iuran
pasti atau fully funded.
"Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem
pensiun berdasarkan iuran pasti," kata Tjahjo beberapa waktu lalu.
Sayangnya, skema ini belum bisa terealisasi karena pandemi Covid-19 yang
melanda sejak tahun lalu. Pemerintah fokus melakukan refocusing anggaran
untuk kesehatan dan bantuan sosial (bansos).
"Sebenarnya pada awal Januari 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat di
Kemenkeu, yang undang Pak Mendagri dan kami juga untuk bahas detail," katanya.
"Ini tapi karena ada pandemi Covid-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk
infrastruktur kesehatan dan bansos, sehingga ini belum sempat dibahas tuntas."
timpalnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani juga
mengatakan, perubahan skema pensiunan telah selesai dibahas dan saat ini
tinggal menunggu penyelesaian pembahasan Peraturan Pemerintah (PP).
"Nanti ditunggu resminya dari Pemerintah pada waktunya," ujar Direktur
Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, Jumat lalu.
Perubahan skema pensiunan ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk
memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa
kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN.
Saat ini, APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 120 triliun setiap
tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya
diberikan kepada Pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar ke 3,1 juta
orang.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria menyebutkan,
pembahasan skema pensiun fully funded masih bergulir pembahasannya di
Kementerian Keuangan. Namun, akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam
waktu dekat.
Skema dapen PNS pay as you go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah
skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun
PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Persero) Taspen ditambah dengan dana dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara dengan skema fully funded , uang pensiunan yang diterima PNS akan
lebih besar, karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home
pay (THP) yang jumlahnya lebih besar.
Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema
saat ini. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, ready
viewed pembayarannya juga akandibayakan patungan antara PNS dan pemerintah
sebagai pemberi kerja.
"Ke depan sistem ini diubah fully funded , PNS akan bayar iuran sebesar
persentase dari THP, bukan gaji, sehingga uang pensiun akan mendapatkan
besaran yang lebih baik dari sistem pay as you go ," kata Bima Haria
beberapa waktu lalu.
Skema dapen PNS saat ini, lanjut Bima, membuat pembayaran iuran PNS sangat
kecil karena dari gaji pokok. Sehingga saat pensiun mendapatkan tunjangan hari
tua sekaligus yang jumlahnya dinilai tidak mencukupi.
