Bangun Sistem Informasi Pasar Kerja Yang Ideal, Menaker Ida Minta Dukungan DPR

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta dukungan DPR untuk membangun sistem informasi pasar kerja (SIPK) yang ideal.

Menaker Ida mengatakan, SIPK yang ideal akan mempercepat upaya pengurangan pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.

"Layanan informasi pasar kerja yang disediakan terbatas, sedikit pemangku kepentingan terlibat, dan kualitas dan variasi data terbatas. Tentu (SIPK) membutuhkan perbaikan dan kami mohon dukungan Komisi IX terkait upaya kami membangun sistem informasi pasar kerja yang ideal," kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR-RI, Selasa, (16/3/2021).

Menurutnya, SIPK saat ini belum optimal dan belum ideal, serta masih terbatas. Hasil studi Bappenas dan Bank Dunia (2020) menunjukkan bahwa SIPK Indonesia berada ditingkat dasar menuju menengah.

Ida menginginkan SIPK bisa seperti Worknet (SIPK Korea Selatan) yang sudah berada pada level advance.

"Sistem informasi pasar kerja kita harus didorong lebih kuat lagi. Setidak-tidaknya menuju sistem pasar kerja ideal seperti di Korea Selatan yang memiliki lima karakteristik," ujarnya.

Di sisi lain, permasalahan pasar kerja di Indonesia yakni mismatch lulusan pendidikan dengan dunia kerja, job matching yang kurang efisien, kurangnya jumlah tenaga kerja yang sesuai kebutuhan kerja, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja.

Namun, pengembangan, perbaikan, dan optimalisasi pasar kerja menemukan momentumnya di masa pandemi mengingat ketersediaan data ketenagakerjaan yang dinamis menjadi penentu kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

"Contoh, pelaksanaan BSU dengan BPJS Ketenagakerjaan kemarin, menjadi modal awal integrasi sistem pasar kerja yang baik," katanya.

Oleh karena itu, grand design pengembangan pasar kerja Indonesia dibagi menjadi tiga tahap. Mulai dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pada jangka pendek dikembangkan sistem informasi pasar kerja. Sementara untuk kepentingan perencanaan pendidikan dan pelatihan vokasi jangka menengah dikembangkan sistem monitoring keterampilan.

"Sedangkan untuk analisis tenaga kerja jangka panjang dan bersifat strategis terkait kebijakan pembangunan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang dikembangkan kerangka analisis permintaan tenaga kerja atau perencanaan tenaga kerja," pungkas dia.