Pasardana.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta
dukungan DPR untuk membangun sistem informasi pasar kerja (SIPK) yang ideal.
Menaker Ida mengatakan, SIPK yang ideal akan mempercepat upaya pengurangan
pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.
"Layanan informasi pasar kerja yang disediakan terbatas, sedikit pemangku
kepentingan terlibat, dan kualitas dan variasi data terbatas. Tentu (SIPK)
membutuhkan perbaikan dan kami mohon dukungan Komisi IX terkait upaya kami
membangun sistem informasi pasar kerja yang ideal," kata Ida dalam rapat kerja
dengan Komisi IX DPR-RI, Selasa, (16/3/2021).
Menurutnya, SIPK saat ini belum optimal dan belum ideal, serta masih terbatas.
Hasil studi Bappenas dan Bank Dunia (2020) menunjukkan bahwa SIPK Indonesia
berada ditingkat dasar menuju menengah.
Ida menginginkan SIPK bisa seperti Worknet (SIPK Korea Selatan) yang sudah
berada pada level advance.
"Sistem informasi pasar kerja kita harus didorong lebih kuat lagi. Setidak-
tidaknya menuju sistem pasar kerja ideal seperti di Korea Selatan yang
memiliki lima karakteristik," ujarnya.
Di sisi lain, permasalahan pasar kerja di Indonesia yakni mismatch lulusan
pendidikan dengan dunia kerja, job matching yang kurang efisien, kurangnya
jumlah tenaga kerja yang sesuai kebutuhan kerja, dan rendahnya produktivitas
tenaga kerja.
Namun, pengembangan, perbaikan, dan optimalisasi pasar kerja menemukan
momentumnya di masa pandemi mengingat ketersediaan data ketenagakerjaan yang
dinamis menjadi penentu kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
"Contoh, pelaksanaan BSU dengan BPJS Ketenagakerjaan kemarin, menjadi modal
awal integrasi sistem pasar kerja yang baik," katanya.
Oleh karena itu, grand design pengembangan pasar kerja Indonesia dibagi
menjadi tiga tahap. Mulai dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang.
Pada jangka pendek dikembangkan sistem informasi pasar kerja. Sementara untuk
kepentingan perencanaan pendidikan dan pelatihan vokasi jangka menengah
dikembangkan sistem monitoring keterampilan.
"Sedangkan untuk analisis tenaga kerja jangka panjang dan bersifat strategis
terkait kebijakan pembangunan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang
dikembangkan kerangka analisis permintaan tenaga kerja atau perencanaan tenaga
kerja," pungkas dia.
